Wiranto: Tidak Ada Perintah Presiden Usut SBY

by
Foto: kecirit.com/Puthut Ami Luhur

Foto: kecirit.com/Dok

JAKARTA, kecirit.com – Pemerintah mengapresiasi penjelasan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)/Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi terkait keberadaan dokumen asli laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Pernyataan ini disampaikan secara terpisah oleh Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP saat menghadiri acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/10) siang.

Menko Polhukam menegaskan, tidak ada perintah Presiden Jokow Widodo kepada Jaksa Agung untuk mengusut SBY sebagai mantan Presiden. “Tidak Ada. Jadi catat, jangan sampai itu nanti yang mencuat itu,” tegasnya.

Wiranto sampai dua kali mengulang pernyataannya, bahwa tidak ada perintah, kehendak, keinginan Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut SBY sebagai mantan Presiden. “Toh nanti juga akan ada penjelasan Pak SBY dan kita mengapresiasi itu,” ujarnya.

Perintah Presiden kepada Jaksa Agung, menurut Wiranto hanyalah untuk menelusuri keberadaan dokumen asli laporan TPF terkait kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu. “Masa nggak ada? Masa menguap semuanya? Kan ada salinannya. Kalau menyusun dokumen ratusan lembar pasti di komputer juga ada, masa hilang semua,” sambungnya.

Dan setelah laporan TPF tersebut ditemukan, Jaksa Agung akan mengambil langkah-langkah, mempelajari, mengevaluasi laporan itu dan langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan proses hukum yang berlaku. “Proses ini tentu tidak serta merta dan tidak harus ada target waktu sesuai kehendak publik. Tetap mengalir dalam ranah hukum sesuai dengan mengalirnya proses itu dengan acuan hukum yang berlaku. Itu kan jaminan sudah,” jelas Wiranto Menko Polhukam berharap ada perkembangan langkah positif mengenai hal ini, sehingga tidak lagi menganggu.

“Katakanlah tidak lagi merupakan bagian dari hutang, memang kewajiban pemerintah untuk menuntaskan berbagai permasalahan hukum dengan cara-cara yang benar, adil dan transparan,” pungkasnya.

Senada dengan Menko Polhukam, Johan Budi mengatakan, apabila salinan putusan TPF Munir diserahkan oleh SBY kepada pemerintah, maka akan dibaca dulu dan dipelajari. “Seperti yang sudah disampaikan Presiden kepada Jaksa Agung,” katanya.

Soal salinan dokumen itu sendiri, Johan Budi menegaskan agar jangan disimpulkan dulu. “Dokumennya kan belum diterima, yang dibilang oleh Pak SBY kemarin katanya mau diserahkan kan, tentu oleh kejaksaan akan dipelajari dulu, sejauh mana itu nanti kita tunggu dulu setelah Pak Jaksa Agung mempelajari,” jelasnya. (Fauzan Jayadi/CN38/SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *