Warga DIY Protes Aturan Kepemilikan Tanah

by
Foto Istimewa

Foto Istimewa

YOGYAKARTA, kecirit.com – Sejumlah warga memprotes aturan kepemilikan tanah di wilayah DIY yang dinilai mengandung unsur rasisme.

Pasalnya, penerbitan surat hak milik masih mengacu pada surat instruksi Wagub DIY No. K898/I/A-/1975 tentang pelarangan WNI non pribumi atau Tionghoa memiliki tanah di DIY. Padahal, aturan itu seharusnya sudah tidak lagi berlaku seiring munculnya Perda Nomer 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU Nomer 5 Tahun 1960 Provinsi DIY.

Dalam pasal 3 disebutkan segala ketentuan perundangan DIY yang mengatur tentang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi. Perda itu ditandatangani Wagub DIY yang saaat itu menjabat Paku Alam VIII, Ketua DPRD DIY Soewardi Poespojo, dan Sekda DIY Soemidjan.

“Pada 18 Oktober lalu, kami sudah melayangkan somasi kedua kepada Gubernur DIY. Jika sampai batas waktu 30 hari tidak ditanggapi, kami akan ajukan gugatan ke pengadilan negeri,” kata pendiri Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad), Siput Lokasari, Senin (24/10).

Permasalahan ini mulai mencuat sekitar tahun 2000. Pasca penerbitan Perda Nomer 3 Tahun 1984, warga yang disebut non pribumi dapat memiliki surat hak milik tanah. Namun beberapa tahun belakangan muncul kendala yang didasarkan surat instruksi Wagub.

(Amelia Hapsari/ CN33/ SM Network)