Wali Kota Tegal Diminta Patuhi Keputusan PTTUN

by
RAPAT KERJA: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tegal ketika melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan anggaran yang diajukan dari Pemkot Tegal.(kecirit.com/Wawan Hudiyanto)

RAPAT KERJA: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tegal ketika melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan anggaran yang diajukan dari Pemkot Tegal.(kecirit.com/Wawan Hudiyanto)

TEGAL, kecirit.com – Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno diminta untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, apabila dipandang perlu Wali Kota juga dapat melakukan pencabutan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terkait persoalan tersebut.

Hal itu merupakan rekomendasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD saat melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan APBD Perubahan Tahun 2016, Kamis (29/9).

Menurut Ketua DPRD, Edy Suripno usai memimpin rapat kerja tersebut, terkait dengan usulan anggaran sebesar Rp 100 juta dari Pemkot Tegal, yang digunakan untuk kegiatan belanja jasa pengacara, Banggar DPRD meminta kepada Pemkot Tegal untuk melaksanakan PTTUN yang sudah memiliki hukum tetap.

Sesuai pasal 66 ayat 2 Undang-Undang (UU) No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), disebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

“Dari penjelasan tersebut Wali Kota Tegal agar dapat melaksanakan keputusan inkracht tanpa harus menunggu PK Mahkamah Agung,” tegasnya.

Dia mengemukakan, jika dipandang perlu Wali Kota Tegal dapat melakukan tindakan pencabutan pengajuan permohonan PK sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 3. Yakni, menyebutkan permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

“Saat ini proses PK yang dilaksanakan Pemkot baru sebatas didaftarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno menyampaikan keterangan resmi terkait adanya hasil putusan PTTUN Surabaya dalam rapat paripurna DPRD, Senin (5/9). Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyatakan, sehubungan dengan hasil putusan PTTUN Surabaya Nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY tertanggal 8 Juni 2016, maka Pemkot Tegal telah mengajukan PK atas putusan tersebut.
(Wawan Hudiyanto/CN41/RED_KECIRIT NEWS UPDATE)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *