Ubah Perda Menara Telekomunikasi, Blora Belajar ke Pacitan

by
Tim dari DPPKKI Blora melakukan studi banding ke Pacitan, Kamis (27/10). (Foto: kecirit.com/AbdulMuiz)

Tim dari DPPKKI Blora melakukan studi banding ke Pacitan, Kamis (27/10). (Foto: kecirit.com/AbdulMuiz)

BLORA, kecirit.com – Tim lintas sektoral dari Blora melakukan studing ke Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Kamis (27/10). Tim terdiri dari Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI), Satpol PP dan Bagian Hukum Setda Blora memilih Pacitan sebagai lokasi studi banding karena Pacitan telah mengubah perda retribusi menara telekomunikasi.

Perubahan perda dilakukan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan daerah tidak boleh memungut retribusi menara telekomunikasi terlalu tinggi. MK dalam putusannya bernomor 46/PUU-XI/2014 mengabulkan sekaligus menghapus penjelasan pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Soalnya, selain metode penghitunganya tidak jelas, ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi. Menindaklanjuti putusan MK itu, pemerintah daerah yang memiliki perda retribusi menara seluler harus merevisi perda tersebut.

“Pacitan telah menetapkan dan memberlakukan perubahan perda menara telekomunikasi. Blora saat ini tengah mengajukan perubahan perda tersebut ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama eksekutif. Oleh karena itulah kami melakukan studi banding ke Pacitan,” ujar Kepala DPPKKI Blora Slamet Pamuji melalui Kepala Bidang Pos dan Telematika Budi Tjahjono.

Kedatangan tim lintas sektoral dari Blora diterima Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pacitan Widy Sumardji beserta jajarannya.
Menurutnya, Kabupaten Pacitan bergerak cepat melakukan perubahan perda menara telekomunikasi seiring putusan MK. Perubahan perda menara telekomunikasi mulai diberlakukan awal tahun 2016.

“Kami koordinasi dengan bagian hukum. Kemudian mengajukan rancangan perubahan perda kepada DPRD. Setelah dibahas hampir empat bulan, perda itupun akhirnya ditetapkan,” ujarnya.

Dalam pembahasan ranperda di DPRD itu pihaknya juga melibatkan perwakilan asosiasi penyedia menara seluler maupun provider. Itu dilakukan untuk menghindari adanya gugatan setelah perda ditetapkan. “Meski pembahasan sempat alot, namun akhirnya mendapatkan titik temu. Sehingga setelah perda menara seluler ditetapkan, hingga saat ini aman-aman saja,” tandasnya.

Di Pacitan terdapat 111 menara telekomunikasi. Sedangkan di Blora 146 menara. Tahun ini Blora belum bisa menarik lagi retribusi seluler. Padahal tahun lalu retribusi menara seluler menyumbangkan pendapatan asli daerah mencapai sekitar Rp 900 juta. Sedangkan Pacitan awalnya Rp 700 juta menjadi Rp 400 juta.

(Abdul Muiz/CN19/RED_KECIRIT NEWS UPDATE)

loading...