TPP Harus Sesuaikan Keuangan Daerah

by
foto: ISTIMEWA

foto: ISTIMEWA

SEMARANG, kecirit.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta menyesuaikan dengan aturan dan kondisi keuangan daerah dalam memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) 2017 kepada pegawai negeri sipil (PNS). Sebab di tahun depan jumlah PNS di pemprov membengkak menjadi 45.901 dari sebelumnya 16.077 orang, akibat implikasi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansur HD mengatakan, beban APBD Jateng 2017 dipastikan akan semakin berat dengan pengambilalihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota. Jumlah PNS di Pemprov Jateng bertambah 29.824 orang mulai dari golongan I sampai V, termasuk guru dan tenaga pendidik di SMA/SMK se-Jawa Tengah, hingga membengkak jadi 45.901 orang.

“Untuk persoalan gaji tidak ada masalah, karena diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat. Tapi untuk TPP, karena berasal dari APBD Jateng harus hati-hati,” ujarnya.

Karena itu pemberian TPP seyogianya diperhitungkan berdasarkan analisa jabatan, beban kerja, dan risiko kerja. Namun selama ini perhitungan yang digunakan Pemprov Jateng berdasarkan golongan, jabatan, serta esselon. Anggaran yang dialokasikan untuk TPP juga harus dihitung secara cermat, jangan sampai semakin membebani APBD Jateng yang sekarang sedang defisit.

“Di 2016 pemprov harus melakukan rasionalisasi anggaran sebesar 25 persen di semua SKPD. Ini baru pertama kalinya dalam sejarah. Diakui atau tidak, ada sesuatu yang salah dalam proses perencanaan anggaran kemarin,” tuturnya.

Sesuai aturan, pemberian TPP kepada PNS bisa diberikan jika keuangan daerah mampu dan urusan wajib sudah terpenuhi semua. Namun saat ini APBD Jateng sedang dalam kondisi defisit, sehingga terjadi rasionalisasi 25 persen.

“Jika pemberian TPP tidak dilakukan dengan cermat, yang dirugikan adalah kepentingan masyarakat umum. Saat dilakukan rasionalisasi pada pertengahan 2016, faktanya banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat akhirnya juga ikut dipangkas,” paparnya.

Jika nantinya jumlah anggaran TPP berkurang, DPRD akan sangat menyetujui. Sebab jangan sampai ada kesenjangan tinggi dengan kabupaten/kota, sehingga berdampak orang berduyun-duyun ingin pindah ke provinsi karena salah satunya faktor TPP. “Besaran TPP harus dibandingkan dengan daerah lain,” imbuhnya.

(Fani Ayudea / CN26 / SM Network)