Tolak Prodi DLP, Dokter Turun ke Jalan

by
AKSI DAMAI: Ratusan dokter yang tergabung dalam IDI Cabang Surakarta, mengikuti unjuk rasa menolak prodi DLP, di kawasan Gladak dan berlanjut menyusuri jalan Jenderal Sudirman, Senin (24/10). (kecirit.com/Yusuf Gunawan)

AKSI DAMAI: Ratusan dokter yang tergabung dalam IDI Cabang Surakarta, mengikuti unjuk rasa menolak prodi DLP, di kawasan Gladak dan berlanjut menyusuri jalan Jenderal Sudirman, Senin (24/10). (kecirit.com/Yusuf Gunawan)

SOLO, kecirit.com – Lebih dari 200 dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surakarta, berunjuk rasa menolak program studi (prodi) Dokter Layanan Primer (DLP), Senin (24/10). Sejumlah poster dan spanduk bernada protes dibentangkan dalam aksi damai yang dilakukan di kawasan Gladak, serta berlanjut jalan kaki di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman tersebut.

Ketua IDI Cabang Surakarta dr Adji Suwandono SH mengatakan, aksi tersebut untuk menuntut reformasi sistem kesehatan di Indonesia, serta pendidikan kedokteran yang pro rakyat. “Akan diadakannya prodi DLP, itu yang kami tolak. Hal itu sesuai instruksi Pengurus Besar (PB) IDI, serta sesuai hasil muktamar 2015 lalu di Medan. Kami tidak menerima adanya prodi DLP, karena akan menambah masa studi, yang berdampak pada waktu dan biaya untuk bisa memberikan layanan primer,” katanya.

Padahal selama ini, sistem pendidikan kedokteran sudah berjalan dengab baik. “Ini malah akan disisipi DLP. Itu akan jadi bias ke masyarakat. Mestinya tidak perlu ada tambahan prodi. Tingkatkan kompetensi dokter dengan cara lain. Dengan program pendidikan kedokteran berkelanjutan, yang selama ini sudah berjalan baik,” tandasnya.

Meski berjalan damai, namun aksi tersebut sempat membuat lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman tersendat, saat mereka berjalan menyusuri ruas jalan tersebut menuju depan Balai Kota dan kembali lagi ke kawasan Gladak.

Anggota IDI dr Tonang Dwi Ardyanto PhD menambahkan, meski banyak dokter yang ikut dalam aksi, namun dipastikan layanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak terganggu. Dia menambahkan, aksi tersebut bukan dalam rangka menentang rencana pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dokter. “Peningkatan kompetensi itu wajib. Tapi bagaimana cara meningkatkannya, lewat DLP atau lewat cara apa? Kami mohon ada diskusi untuk menemukan bentuk yang pas, supaya tidak menimbulkan gesekan di lapangan,” imbuh pria yang juga Wakil Direktur RS UNS ini. (Irfan Salafudin/CN38/SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *