Tera dan Tera Ulang Bakal Dikelola Pemkab

by
TERA ULANG SPBU: Petugas Disperindag Kendal melaksanakan tera ulang terhadap salah satu pom bensin beberapa waktu lalu. (kecirit.com/Rosyid Ridho)

TERA ULANG SPBU: Petugas Disperindag Kendal melaksanakan tera ulang terhadap salah satu pom bensin beberapa waktu lalu. (kecirit.com/Rosyid Ridho)

KENDAL, kecirit.com – Kegiatan tera dan tera ulang terhadap segala jenis alat ukur, takaran, dan timbangan ke depan bakal dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Selama ini kegiatan tera dan tera ulang baik itu SPBU dan timbangan di pasar yang ada di Kabupaten Kendal dilaksanakan oleh Balai Metrologi Wilayah Semarang yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng.

Dengan adanya perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal, maka kegiatan tera maupun tera ulang, nantinya tidak lagi dikelola oleh pemerintah provinsi, melainkan diserahkan kepada pemerintah kabupaten.

Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kendal, Antin K Wijayanti, mengatakan, saat ini rencana kegiatan tersebut masih dalam pembahasan Pra Raperda yang telah disosialisasikan beberapa waktu lalu. Semula kegiatan tera maupun tera ulang menjadi wewenang dari pemprov dan, sehingga Kabupaten Kendal tidak bisa melakukan kegiatan tersebut di lapangan. “Dengan adanya perubahan peraturan ke depan kegiatan itu bisa dilakukan oleh pemkab,” katanya, Jumat (30/9).

Menurut dia, manfaat dan tujuan diadakannya tera maupun tera ulang yaitu untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan konsumen. Dialihkannya wewenang kegiatan itu, karena berdasarkan lokasi yang ada di masing-masing wilayah di Kendal. Selain itu supaya bisa berlangsung secara maksimal.

Pemkab, lanjut dia, ingin melindungi kepentingan umum dan memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum. Tera atau tera ulang merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap konsumen. “Jangan sampai masyarakat dirugikan karena terjadi kecurangan dalam pengukuran barang yang dijual oleh pedagang,” terangnya.

Dia menjelaskan, peralihan kewenangan tugas tersebut akan berlaku mulai bulan Oktober. Namun, Kabupaten Kendal masih membutuhkan tenaga kerja yang menguasai bidang metrologi. Peralatan yang digunakan untuk proses tera dan tera ulang saat ini masih dimiliki oleh Pemprov Jateng. “Kami masih menunggu tenaga dan peralatan dari pemprov,” jelas Antin. (Rosyid Ridho/CN38/SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *