Sri Mulyani: Tax Amnesty Tetap Jalan Sampai Selesai

by
Foto: detik

Foto: detik

JAKARTA, kecirit.com – Ribuan buruh melakukan aksi demo di sejumlah titik di Jakarta pada Kamis (29/9). Salah satu tuntutannya adalah menolak pelaksanaan Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan tax amnesty berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty yang disahkan pada Juli 2016 lalu. Pemerintah tetap akan menjalankan sampai dengan program tersebut selesai. “Kami tetap menjalankan sesuai amanat UU,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9).

Ani memaparkan pelaksanaan tax amnesty dilakukan untuk kebaikan bangsa Indonesia. “Ini tentu berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa tax amnesty tujuannya untuk Indonesia juga, untuk membangun sumber daya untuk bisa dikumpulkan untuk membangun Indonesia dan menciptakan perbaikan, dan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendapatan bagi ekonomi dan mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kondisi masyarakat secara umum,” jelasnya.

Program tax amnesty sejak awal memang sudah banyak ditolak beberapa pihak. Bahkan ada beberapa kelompok yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sri Mulyani menilai realisasi pemberlakukan tax amnesty di Indonesia bisa dibilang sebagai yang terbaik di dunia. Menurutnya tax amnesty di tanah air, hanya kalah oleh Chile jika dihitung dari rasio penerimaan uang tebusan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Ani bahkan menilai tax amnesty di Indonesia bisa dikatakan yang terbaik di dunia dari sisi uang tebusan yang masuk. Pasalnya, saat ini baru berjalan periode pertama dan uang tebusan yang masuk sudah lebih dari Rp 100 triliun. “Kalau dibandingkan jumlah uang tebusan yang didapat dari SPH (Surat Pernyataan Harta, red), dibandingkan dengan program amnesti pajak di negara lain, Indonesia dengan jumlah uang tebusan pagi hari ini besarnya 0,65% dari PDB,” jelasnya.

Karena itu, Ani menyatakan pelaksanaan tax amnesty di Indonesia yang paling tinggi. “Ini adalah paling tinggi, yang di atas hanya Chili 0,62% dari PDB yang melakukan tax amnesty tahun lalu. India yang lakukan tax amnesty tahun 1997 pada waktu itu uang tebusannya mencapai 0,58% dari PDB,” tambahnya.

Begitu pun negara-negara lainnya yang juga melakukan tax amnesty, namun uang tebusan yang diterima dibandingkan dengan PDB, relatif masih di bawah capaian pengampunan pajak di Indonesia. “Afrika Selatan mencapai 0,17% dari PDB. Sedangkan Australia hanya 0,04%, Spanyol 0,12%, Belgia 0,15%. Memang tak bisa membandingkan masing-masing negara dengan uang tebusannya, sehingga paling tepat (bandingkan, red) dengan PDB,” papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Selain itu, tambahnya, dari sisi harta yang dideklarasi, tax amnesty juga cukup besar. Hal ini memberikan gambaran bagaimana selama ini rasio pajak di Indonesia terbilang rendah. “Kalau dilihat dari deklarasi harta, ada sebanyak 21% terhadap GDP kita. Harapannya dalam 6 bulan ke depan bisa dapatkan informasi yang lebih banyak lagi dari program ini,” ungkapnya.

Ani menyatakan tax ratio yang rendah adalah kombinasi dari mendapatkan informasi dan kepatuhan. “Ini adalah pelajaran yang berharga bagi kami. Sehingga kami harap dengan infromasi ini, tradisi kepatuhan akan dimulai dan tekanan ada di kami untuk lakukan reformasi perpajakan,” tandasnya. (Kartika Runiasari/CN38/SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *