Serapan Anggaran 72 Persen

by
TANDA TANGAN: Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menandatangani rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2016 di Gedung Paripurda DPRD Kota Semarang, Kamis (26/10). (kecirit.com/Hendra Setiawan)

TANDA TANGAN: Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menandatangani rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2016 di Gedung Paripurda DPRD Kota Semarang, Kamis (26/10). (kecirit.com/Hendra Setiawan)

SEMARANG, kecirit.com – Serapan anggaran Pemerintah Kota Semarang hingga November ini sudah 72 persen. Percepatan penyerapan terus didorong, hingga memenuhi 80 persen pada November, dan mendekati 100 persen pada Desember.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, serapan anggaran ini tergolong tinggi dan lebih baik dari serapan anggaran nasional. Harapannya, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) seperti tahun lalu yang mencapai Rp 1,3 trilun dapat ditekan. “Tidak ada masalah, serapan anggaran di masing-masing SKPD sudah lebih dari garis merah. Nanti kami akan terus dorong untuk percepatan sejumlah proyek dan program. Nanti akan didukung dari anggaran perubahan,” ujar wali kota usai rapat paripurna penggedokan APBD Perubahan 2016 di Balai Kota, Rabu (26/10).

Peningkatan ini sangat signifikan. Pasalnya pada Agustus lalu, serapan anggaran masih 30 persen. Serapan anggaran yang minim ini berpotensi menimbulkan silpa. Pada 2015 lalu, silpa mencapai Rp 1,3 triliun. Meningkat dibandingkan pada 2014 lalu sebesar Rp 950 miliar.

Sementara itu, pembahasan APBD Perubahan telah selesai. DPRD Kota Semarang telah menyetujui usulan eksekutif tentang perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kini, tinggal menunggu evaluasi dari gubernur. Setelah itu, anggaran bisa digunakan sesuai dengan aturan pemanfaatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengingatkan agar SKPD terkait segera menjalankan program yang ada. Pasalnya, batas waktu penyampaian surat pertanggujawaban (SPj) paling lambat pada 15 Desember. Jangan sampai ada proyek yang tertunda lagi atau terlambat penyelesaian. “Waktu sudah tidak panjang lagi. Setelah ada evaluasi gubernur, semua SKPD harus berkomitmen melaksanakan program yang ada. Kami akan ikut awasi langsung proyek fisik maupun pengadaan. Semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Supriyadi. (Hendra Setiawan/CN38/SM Network)

loading...