Sembilan Orang Dicekal

by
Agus Rahardjo

Agus Rahardjo

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan perintah pencegahan ke luar negeri terhadap sembilan orang yang diduga terlibat korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Pencegahan pertama dilakukan terhadap dua tersangka Irman dan Sugiharto serta tiga saksi, yaitu Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana, dan Andi Agustinus. Irman dan Sugiharto kini sudah menjadi terdakwa dan ditahan di rutan Guntur Jakarta.

Adapun Isnu Edhi Wijaya adalah ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Anang Sugiana sebagai direktur utama PTQuadra Solution, dan Andi Agustinus selaku penyedia barang-jasa Kemendagri.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, sesudah itu pihaknya mencegah ke luar negeri untuk dua saksi, yakni Yosep Sumartono, pensiunan PNS Dukcapil Kemendagri, dan Widyaningsih. Pencegahan terakhir terhadap dua saksi lain, pengusaha Vidi Gunawan dan Dedi Prijono, pelaku home industry jasa elektroplating.

”Mereka dicegah (ke luar negeri) tentu karena dibutuhkan keterangannya dalam penyidikan kasus ini,” kata Febri di Jakarta, Rabu (15/3).

Dugaan korupsi proyek pengadaan EKTPakan kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (16/3) ini.

KPK dijadwalkan menghadirkan delapan saksi. ”Kami akan menghadirkan delapan saksi dalam persidangan kedua. Tapi kami belum bisa sebutkan nama-namanya,” kata Febri.

Dalam persidangan pertama, pekan lalu, terungkap ada puluhan anggota DPR periode 2009-2014, pejabat dan staf Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), auditor BPK, swasta hingga korporasi yang menikmati aliran dana proyek tersebut.

Pemeriksaan saksi nanti untuk membuktikan imbalan yang diperoleh oleh anggota DPR dan pihak lain karena menyetujui anggaran E-KTP pada 2010 dengan nilai Rp 5,9 triliun. Tanpa Intervensi Banyak tokoh besar disebut terlibat dalam megakorupsi ini.

Mereka antara lain mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Ketua DPR Setya Novanto, dan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR yang kini menjadi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Febri juga menegaskan, tidak ada intervensi dari pimpinan KPK dalam penyidikan kasus proyek E-KTPini.

”Kalau (disebut-sebut) ada intervensi, tidak mungkin. Pimpinan (KPK) sekarang terpilih akhir 2015, sedangkan penyidikan sejak 2014, penyelidikan sudah sejak sebelumnya. Jadi terlalu jauh kalau dihubungkan dengan personal pimpinan KPK,” kata Febri Diansyah.

Febri menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo punya konflik kepentingan dalam kasus korupsi E-KTP karena sebelumnya menjabat sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang ikut memberikan pendapat mengenai pengadaan E-KTP.

Menurut Fahri, Agus Rahardjo saat itu melobi Kemendagri untuk memenangkan salah satu konsorsium peserta lelang EKTP.

”Untuk posisi ketua KPK, dalam dakwaan sudah disebutkan terkait paket pengadaan.

Sembilan paket itu, oleh LKPP, disarankan agar dipecah karena berpotensi korupsi dan agar tidak memonopoli. Saran LKPP bukan saran individu, tapi kelembagaan.

Artinya LKPP sudah memberikan kajian dan hasilnya untuk mencegah tindak pidana korupsi yang tidak ditaati Kemendagri,” jelas Febri.

Soal usul hak angket yang digulirkan oleh Fahri, Febri mengaku bahwa KPK tidak bisa melarang DPR untuk menjalankan kewenangannya sesuai UU.

”Hak angket itu bukan domain KPK. Meski begitu, kami juga dengar bahwa sejumlah anggota DPR menghargai proses hukum sesuai dengan supremasi hukum sehingga prosesproses politik yang bisa mengganggu penanganan kasus EKTP tidak akan dilakukan.

Presiden sudah mendukung untuk menuntaskan kasus ini, ketua MPR juga demikian, dan kemudian sejumlah petinggi parpol,” ungkap Febri. KPK sama sekali tidak gentar dengan ancaman hak angket tersebut.

Terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, dirinya tidak punya konflik kepentingan dalam pengungkapan kasus korupsi proyek pengadaan EKTP seperti dituduhkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. ”Saya tidak mau berpolemik. Kita buktikan saja di pengadilan.

Tidak terjadi, conflict of interest itu tidak terjadi. Saya tidak pernah melobi orang, saya tidak pernah menjatuhkan orang, itu semua tidak terjadi, yakinlah itu,” kata Agus di Jakarta, Rabu (15/3).

Selain menggulirkan hak angket, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak KPK untuk bersikap fair, dengan menyebutkan nama-nama pelaku yang terbukti menerima uang suap dan sudah mengembalikan uang tersebut. Fahri menyesalkan sikap KPK yang justru menyebut nama-nama yang belum tentu menerima uang, sehingga mempermalukan pemilik nama beserta keluarganya.

”KPK harus sebut, siapa saja yang sudah terima uang dan mengembalikan uangnya. Yang adil. Yang sekarang ini aneh, karena yang belum tentu menerima uang seperti Ganjar (Pranowo), Pak Yasonna (Menkumham), juga Pak Setya Novanto, sudah disebut dalam dakwaan. Kasihan keluarganya ikut kena malu. Aneh KPK ini,” kata Fahri saat memberikan pernyataan pers di Gedung DPR, kemarin.

Menurut dia, maka adalah hal yang wajar bila dirinya mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengungkap ketidakberesan pengusutan kasus EKTP tersebut. Hal ini agar KPK tidak mentang-mentang punya kewenangan super, lalu menzalimi orang. Serta untuk mencegah adanya pihak-pihak yang menggunakan KPK untuk memukul pihak-pihak yang memang ingin disingkirkan.

”Usulan hak angket adalah sesuatu yang wajar. Biar bisa kita ungkap semua, yang coba disembunyikan. Bisa rusak penegakan hukum, bisa terjadi abuse of power,” kata Fahri. Dia kembali menyinggung Ketua KPK Agus Rahardjo, saat menjabat sebagai kepala LKPP.

”Dia (Agus) hadir pada rapat di kantor Wapres, yang dipimpin oleh Sofyan Djalil dan menyetujui tender (proyek EKTP) itu dilanjutkan. Setelah jadi ketua KPK, bilang ini megakorupsi, karena ada 21 nama anggota DPR dan nilai korupsinya sampai hampir 50 persen dari anggaran, yaitu Rp 2,3 triliun. Nah, saya tantang ayo kita buka-bukaan. Siapa perorangan atau perusahaan yang telah mengembalikan uang. Umumkan juga dong, biar transparan kepada publik,” kata dia. (F4,K32,ant-39)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *