Regulasi Hambat Penyesuaian Kompensasi Relokasi

by
DIKERJAKAN BBWSBS: Perbaikan longsor yang dikerjakan oleh BBWBS di bantaran Bengawan Solo, RT 2 RW 2 Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. (kecirit.com/Asep Abdullah)

Foto: kecirit.com/Asep Abdullah

SOLO, kecirit.com – Rencana Pemkot Surakarta untuk meninjau ulang nilai kompensasi bangunan bagi pemilik lahan bantaran Bengawan Solo, masih terganjal regulasi. Padahal besaran ganti rugi yang sudah disesuaikan dengan kondisi terkini itu, diharapkan mampu mempercepat penuntasan relokasi yang bergulir sejak 2008.

“Selama ini dana pengganti bangunan tersebut diperoleh dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (sekarang Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, red), berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot dengan pemerintah pusat. Besaran kompensasi bangunan juga sudah tertera dalam MoU tersebut,” ungkap Kabid Pemberdayaan Masyarakat Bapermas PP PA dan KB, Sukendar Tri Cahyo Kemat, Kamis (29/9).

Ditambahkan, nota kesepahaman itu diberlakukan sejak relokasi lahan bantaran Bengawan Solo dimulai pada 2008. Besaran ganti rugi bangunan senilai Rp 8,5 juta tidak berubah, hingga bertahun-tahun sesudahnya. “Nilai kompensasi memang tidak dinilai dari kondisi bangunan, melainkan dari fungsi bangunan sebagai hunian. Makanya nilainya flat yakni Rp 8,5 juta per bangunan. Apalagi seluruh bangunan di bantaran tidak legal, karena tidak dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).”

Jika ingin ditinjau ulang, maka Pemkot harus mencari regulasi baru agar prosedur pemberian kompensasi itu tidak menyalahi prosedur yang berlaku. Penyesuaian kompensasi bangunan ini digagas Pemkot, agar proses relokasi lahan bantaran segera tuntas. Percepatan itu dianggap penting, mengingat proyek pembangunan parapet di bantaran tengah disiapkan instansi terkait. (Agustinus Ariawan/CN38/SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *