Presiden Harus Netral dalam Pilkada

by
Foto : kecirit.com/Hartono Harimurti

Foto : kecirit.com/Hartono Harimurti

JAKARTA,kecirit.com

– Presiden Joko Widodo merupakan kader dan petugas parpol. Namun demikian Presiden dituntut untuk netral dalam Pilkada, khususnya Pilkada di DKI Jakarta. Hal ini karena siapapun yang nantinya terpilih menjadi Gubernur, akan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Lukman Edy dalam Dielektika Demokrasi “Pilkada Damai, Siap Menang Siap Kalah” di Pressroom, Komplek Parlemen, Senayan, sore ini.

“Dalam Pilkada Serentak 2017, di wilayah mana saja Presien Jokowi harus nyatakan kenetralannya. Khususnya untuk Pilkada DKI, yang mana Jokowi tinggal di Jakarta. Ini karenasiapa pun yang menang jadi Gubernur, termasuk yang menang di DKI Jakarta harus jadi tangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan di DKI. Ini harus dibuktikan oleh Presiden Jokowi,” kata Lukman yang politisi PKB tersebut.

Lukman yang mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tersebut meminta orang-orang di lingkungan istana juga melakukan hal sama. Hal ini untuk mencegah suasana yang tidak fair, dan kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada, karena saat ini secara terpendam masyarakat sudah menghubung-hubungkan pasangan calon, dengan adanya dukungan dari Presiden. Dia menambahkan bahwa Revisi UU PIlkada terakhir be untuk tujuan untuk mengulang dan meningkatkan sukses Pilkada Serentak 2015 lalu. Hal ini karena Pilkada 2015 masih dinilai sukses secara prosedur saja.

“Maka kami di DPR ingin Pilkada Serentak 2017 tak hanya sukses prosedur, tetapi juga meningkat kualitasnya. Bagaimana pula pengawasan, penyelenggaraan dan kualitas penegakan hukumnya, bagaimana pencegahan politik uang, juga tak kalah penting bagaimana sosialisasinya, dan bagaimana mencegah menyinggung SARA ,” kata dia.(Hartono Harimurti/SM Network)

loading...