Polri Perlu Ambil Alih Kasus Sudung yang Dihentikan KPK

by
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang (Foto Istimewa)

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang (Foto Istimewa)

JAKARTA, kecirit.com – Federasi Serikat Pekerja (BUMN) Bersatu akan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena telah menghentikan penyidikan kasus suap yang diduga melibatkan Kepala Kejati Jakarta Sudung Situmorang.

Diakui praperadilan baru bisa dilakukan setelah seseorang dijadikan tersangka oleh penegak hukum. “Tetapi dalam kasus Sudung Situmorang sangatlah berbeda karena ditangani oleh KPK, sebab selama ini tidak ada kasus tindak pidana grarifikasi yang berhubungan dengan kasus korupsi dan melibatkan pejabat negara bisa dihentikan,” ujar Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono di Jakarta, Jum’at (28/10).

Tri Sasono mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang mengaku tidak melanjutkan pengembangan penyidikan mengenai dugaan percobaan suap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Tomo Sitepu dari PT Brantas Abipraya.

“Penyidik sudah sarankan untuk tidak dilanjutkan,” tutur Basaria di Jakarta, Kamis, (27/10).

Apalagi, menurut Tri Sasono, salah seorang komisioner KPK pada 14 Juni 2016, Agus Rahardjo pernah mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Sudung dan Tomo akan dilakukan KPK setelah menyidangkan berkas perkara tiga tersangka pemberi suap yakni, Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, Sudi Wantoko, Senior Manager PT Brantas Abupraya, Dandung Pamularno serta seorang perantara bernama Marudut sebagai tersangka pemberi suap.

Pernyataan Agus Raharjo, lanjut dia, akan digunakan sebagai bukti bahwa sebenarnya Sudung Situmorang sudah bisa dijadikan tersangka dalam kasus suap tersebut dan ucapanya merupakan ucapan yang mempunyai konsekwensi hukum yang menguatkan.

Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak juga Polri untuk mengambil alih kasus yang melibatkan Sudung Situmorang ,serta memeriksa para penyidik KPK karena diduga ada kongkalikong antara Kejaksaan dengan KPK.

Sebab, menurut dia, dalam kasus Budi Gunawan yang tidak mempunyai bukti yang kuat terkait rekening gendut saja bisa menjadi tersangka oleh KPK yang kemudian Budi Gunawan harus melakukan upaya hukum dengan melakukan prapradilan pada KPK untuk menghilangkan status tersangkanya .

“KPK saja bisa mengambil alih kasus korupsi yang sudah dihentikan oleh Kejaksaan ataupun Polri, nah sangat mungkin juga Polri mengambil alih kasus dugaan suap pada Sudung Situmorang oleb Direksi PT Brantas Abipraya .

Dikatakan, gugatan ini penting untuk menguji apakah benar kasus itu dihentikan karena benar- benar tidak ada bukti yang menguatkan kalau dia terlibat dalam kasus suap tersebut.

“Jika memang tidak ada bukti sama sekali ini juga penting bagi Sudung Situmorang yang kabarnya akan diplot menjadi salah satu JAM di Kejaksaan Agung. Jadi kasus Sudung ini apakah akan seperti kasus fitnah memiliki rekening gendut yang dilakukan KPK kepada Budi Gunawan,” ujar dia.

(A.Adib/CN19/RED_KECIRIT NEWS UPDATE)