Pengawasan Pengupahan Lemah

by

PENERAPAN sistem pengupahan belum berjalan sesuai yang diharapkan, karena lemahnya pengawasan ke perusahaan-perusahaan. Padahal pemberlakuan UMK, hanya untuk pekerja dengan pengalaman nol tahun, pekerja lajang dan strata jabatan terendah.

Namun seringkali diartikan, ketentuan UMK bisa dipakai untuk pengupahan pekerja yang sudah lama bekerja. “Cuma dalam praktiknya pada tahun kedua, tetap berpatokan UMK. Padahal semestinya pada tahun kedua harus ada kenaikan berkala, begitu seterusnya,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Banyumas, Yoga Sugama, kemarin.

Dia mengatakan, dinas teknis mestinya rutin turun ke perusahaanperusahaan. Jika pada tahun kedua, masih memakai standar UMK, mestinya ada peneguran. Model pekerjaan kontrak yang tiap tahun ada perbaikan kontrak, kata dia, juga sering dijadikan alasan pihak perusahaan membayar tetap sesuai UMK.

“UMK diputuskan hanya untuk mengatur batasan minimum untuk pekerja awal, jangan dijadikan patokan yang penting sudah sesuai UMK. Padahal kebutuhan hidup pekerja tiap tahun bertambah dan berubah,” nilainya.

Sesuai UU No 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, kata Yoga, tim pengawas dari pemerintah punya kewenangan dan kewajiban untuk menegakan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, UMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang semestinya. “Jadi hak-hak buruh atau pekerja tetap bisa dihormati.

Jangan sampai ada kesan UMK diputuskan hanya untuk menggugurkan kewajiban pemerintah dan perusahaan. Jika UMK sudah diberlakukan, yang utama adalah pengawasan dan penerapannya tidak kaku,” tandas wakil rakyat dari Gerindra ini. (Agus Wahyudi-14)