Pemkab Dinilai Tak Perhatikan Petani Tembakau

by

WONOSOBO – Perhatian Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap para petani tembakau dinilai sangat kurang. Pemkab bahkan dinilai menganggap petani tembakau seperti anak tiri, padahal kontribusi mereka terhadap pendapatan negara maupun daerah cukup signifikan.

Penilaian akan sikap Pemkab Wonosobo terhadap para petani tembakau tersebut disampaikan oleh Deputi Sistem Nasional (Sisnas) Dewan Ketahanan Nasional, Mayjend Aris Martono Haryadi, seusai menggelar rapat koordinasi tim Kajian Daerah (Kajida) dengan Bupati, Dandim 0707, Kapolres dan jajaran Pejabat Pemkab, di Ruang Mangunkusumo Setda, Rabu (26/10).

Aris berpendapat, potensi pertanian di Wonosobo sangat beragam dan tidak didominasi tanaman pangan seperti padi, jagung maupun kedelai saja, sehingga sudah selayaknya pihak Pemda juga memberikan porsi perhatian lebih terhadap para petani tembakau. Jenderal bintang dua di pundak itu menilai ketidakseriusan Pemkab terhadap para petani dapat dilihat dari tidak adanya petugas penyuluh lapangan (PPL). ’’Kemarin saya sudah ke Desa Reco dan mendengar langsung keluhan para petani tembakau, termasuk soal kurangnya kehadiran PPL,’’tandas Aris.

Para petani, dikatakan Aris juga mengeluhkan kurangnya dana pembinaan karena terhambat regulasi, serta ketidakmauan pabrik menyerap tembakau akibat kualitas hasil panen tak sesuai standar yang ditetapkan. ’’Ini akan menjadi bahan kajian kami di Wantannas sebelum kemudian kami laporkan kepada Presiden,’’ tegasnya.

Ia mendorong agar Pemerintah Daerah lebih memperhatikan sektor pertanian, khususnya tanaman tembakau di Wonosobo agar ke depan nasib para petani lebih baik. ’’Ini menjadi tugas kami dalam kunjungan kerja ke Wonosobo bersama 8 perwira lain, yaitu berupaya menggali dan mengkaji permasalahan yang muncul, termasuk di sektor pariwisata,’’paparnya.

Sikap tegas Mayjen Aris Martono tersebut sekaligus menjawab harapan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Cabang Wonosobo. Melalui Ristomoyo, APTI Wonosobo menyuarakan keinginan agar Wantannas membantu para petani tembakau, yang diibaratkannya sudah jatuh tertimpa tangga. ’’Kami para petani tembakau berharap agar pemerintah bisa memberikan subsidi agar produktivitas meningkat dan tidak kalah dengan tembakau impor,’’ kata Ristomoyo.

Selama ini, menurutnya, penerimaan Negara dari hasil cukai tembakau terus meningkat, mulai dari Rp 55,4 triliun pada 2009, hingga mencapai Rp 154 triliun pada 2015. ’’Bahkan kami dengar target penerimaan negara dari cukai tembakau pada 2016 ini mencapai Rp 168,8 triliun,’’ tandasnya.

Dengan fakta-fakta itu, Ristomoyo berharap agar regulasi dari pemerintah lebih berpihak pada petani, termasuk ia juga meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan secepatnya disahkan menjadi Undang-Undang yang berorientasi pada pertembakauan Nasional. Menanggapi adanya keluhan APTI maupun penilaian dari Wantannas, Kepala Bidang Pertanian dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Perikanan, Eka Heru Nugraha mengakui, belum optimalnya perhatian kepada petani tembakau tak lepas dari kurangnya tenaga penyuluh lapangan. ’’Jumlah penyuluh PNS baru 74 orang dan ditambah 96 tenaga harian lepas (THL), padahal jumlah desa dan kelurahan se-Kabupaten Wonosobo ini adalah 265,’’ jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyebut adanya regulasi pemerintah terkait hibah untuk kelompok tani, sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 justru menghambat distribusi, sehingga alokasi dana bantuan tak terserap dan menyebabkan Silpa pada akhir tahun anggaran. (H67-49)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *