Pemkab Dinilai Intervensi

0
14

PURWOKERTO– Pemkab Banyumas dinilai melakukan intervensi dalam pengisian sekdes dan perangkat desa yang masih kosong. Bentuknya mengarahkan pengisian tahap awal ini dengan rotasi. Padahal dalam Perda No 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pembergentian Perangkat Desa, pihak pemerintah desa diberi kebebasan memilih dua opsi.

Yakni rotasi atau seleksi. Namun dalam pelaksanaan, diarahkan memakai rotasi, khususnya pengisian sekdes. “Mestinya pemerintah desa diberi kebebasan memilih, mau memakai yang mana, rotasi atau seleksi. Kan ini menjadi kewenangan desa. Yang penting dalam menentukan pilihan didasarkan hasil musyawarah terbuka yang dituangkan dalam berita acara,” kata anggota Komisi A DPRD Banyumas, Saefudin, kemarin.

Dalam menentukan pilihan, desa mengundang semua unsur dan elemen yang mewakili unsur masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya melibatkan masyarakat, karena perangkat yang diangkat berkaitan dengan masyarakat. Jangan sampai terkesan pengisian sekdes dilakukan secara sepihak sehingga memicu potensi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Kerancuan Pasal

“Kalau sejak awal sudah diarahkan model rotasi, berarti Pemkab melanggar perda dan perbup. Aturan tersebut dibuat tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan menciptakan keadilan. Ini juga menutup ruang dan peluang masyarakat yang ingin ikut mengabdi jika memenuhi syarat,” katanya.

Terkait kerancauan sejumlah pasal di Perbup No 26 Tahun 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang memasukan unsur BPD dalam tim seleksi khusus dan bertanggung jawab ke kepala desa, Saefudin menilai,, hal itu bisa kontraproduktif, sehingga perbup perlu direvisi.

Jika unsur BPD tetap dimasukan dan pihak BPD justru tidak mempermasalahkan, nilai dia, ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama ada potensi terjadi persengkolan dalam pengisian dan pengangkatan sekdes dan perangkat desa lainnya.

Yang kedua, BPD tidak menyadari sesuai aturan ada yang bertolak belakang dengan perbup. “Masalahnya jika pengangkatan sudah selesai dilakukan memakai dasar perbup yang masih bermasalah, terus bila nanti ada warga mengugat lewat jalur PTUN , masalahnya jadi panjang,” ujarnya.

Saefudin menyarankan, lebih baik pengisian sekdes dan perangkat lain yang memakai model rotasi, ditunda dulu sambil menunggu revisi perda dan perbup, sekaligus menindaklanjuti keputusan MK No 128/PUU-XII/2015 tertanggal 23 Agustus 2016 lalu.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Banyumas, Wahyu Dewanto, usai rapat bersama Kabag Hukum Herni Sulasti dan Kepala Bappada Eko Prijando, menyatakan, penentuan memakai model rotasi pada tahap awal menjadi wewenang bupati. Menurutnya, Pemkab memiliki pertimbangan matang, yakni memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya manusia di desa, yakni mengambil dari perangkat desa yang memenuhi syarat dan berpengalaman.

“Setelah itu kalau sekdes sudah diisi, kalau perangkat desa lain ada yang kosong, baru memakai model penjaringan atau seleksi,” katanya. Terkait menutup peluang masyarakat yang juga ingin mengabdikan untuk desa, kata dia, karena bunyi dalam perbup tersebut seperti itu, sehingga kesempatan awal ini diberikan kepda desa untuk memanfaatkan SDM yanga ada. (G22-45)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here