Pejabat yang Dinonjobkan Wali Kota Datangi DPRD

by
SERAHKAN BERKAS: Sejumlah pejabat yang dinonjobkan menyerahkan berkas kepada Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno.(kecirit.com/Wawan Hudiyanto)

SERAHKAN BERKAS: Sejumlah pejabat yang dinonjobkan menyerahkan berkas kepada Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno.(kecirit.com/Wawan Hudiyanto)

TEGAL, kecirit.com – Sejumlah pejabat yang dinonjobkan oleh Wali Kota, Siti Masitha Soeparno, mendatangi Gedung DPRD Kota Tegal, Jumat (21/10). Hal itu mereka lakukan untuk menyampaikan hasil keputusan inkrah dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan meminta dukungan kepada DPRD untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Para pejabat nonjob yang datang ditemui langsung oleh Ketua DPRD, Edy Suripno, adalah, Yuswo Waluyo, Praptomo, Chairul Huda, Dyah Triastuti, Sugeng Suwaryo, M Afin, dan Agus Arifin.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari para pejabat nonjob, Yuswo Waluyo menyampaikan, pihaknya berharap kepada DPRD untuk bisa membantu dan mencarikan solusi yang terbaik. Sebab, sesuai keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPRD merekomendasikan kepada Pemkot Tegal, agar melaksanakan keputusan PTTUN yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut dia, sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang (UU) No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), yang menyebutkan permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Bahkan, Banggar DPRD juga menyarankan, jika dipandang perlu Wali Kota Tegal dapat melakukan tindakan pencabutan pengajuan permohonan peninjauan kembali.

“Salah satu fraksi DPRD juga menyampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas good govermance sesuai dengan RPJMD Kota Tegal, mengetuk hati Wali Kota Tegal untuk dengan lapang hati mengakhiri perseteruan internal birokrasi dan dapat menerima serta melaksanakan PTTUN yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, agar tercipta kembali suasana birokrasi yang kondusif dan harmonis,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD, Edy Suripno menyampaikan, DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang Pemkot Tegal dengan penasehat hukumnya serta para pejabat yang dinonjobkan dengan penasehat hukumnya. Tujuannya untuk meminta penjelasan sekaligus penyelesaian terhadap adanya rekomendasi yang disampaikan oleh Banggar DPRD kepada Pemkot.
(Wawan Hudiyanto/CN41/RED_KECIRIT NEWS UPDATE)