Panwaskab Deteksi Ketidaknetralan ASN dan Kades

by

BATANG – Aparatur sipil negara (ASN) bersama kades dan perangkat desa diminta untuk netral dalam Pilkada Batang 2017. Setelah proses penetapan empat pasangan calon (paslon) yang berkompetisi pada Pilkada oleh KPU pada Senin (24/10), semua jajaran ASN, kades dan perangkat desa diminta tidak terlibat dalam aksi dukung-mendukung.

”ASN, kades, dan perangkat desa, semuanya harus netral. Kami ingatkan agar mereka tidak bermain-main soal netralitas ini,” ujar Ketua Panwaskab Batang M Mizan Sya’roni, kemarin. Dia mengungkapkan, tim dari Panwaskab, KPU, Desk Pilkada, dan Kominda sudah membaca gejala tidak netral di beberapa kalangan ASN, kades, dan perangkat desa.

Tim pasangan cabup-cawabup juga terdeteksi aktif mempengaruhi ketiganya mendekati pelaksanaan Pilkada 2017. Jika sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU hal tersebut masih bisa ditoleransi, kini setelah proses penetapan tidak lagi diperbolehkan sama sekali. Sebab, hal tersebut melanggar UU tentang Pemilu dan SE Mendagri No 273/3772/SJ, 11 Oktober 2016. ”Kalau ketahuan ada yang tidak netral, termasuk menjadi bagian tim pemenangan di Pilkada, akan kami minta klarifikasi. Setelah itu kami minta tanggapan mereka. Jika terbukti benarbenar tidak netral, akan kami lakukan upaya penindakan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu sanksinya, bisa pidana,” tuturnya.

Semua Kecamatan

Dia juga menjelaskan, hampir di semua kecamatan di Batang terdeteksi ada ketidaknetralan jajaran ASN, kades, dan perangkat desa. Mizan menegaskan sekali lagi, setelah proses penetapan pasangan calon oleh KPU, hal itu tidak boleh terjadi. Dia juga menegaskan, Panwas bersifat preventif saat ini dan berharap tidak ada tindakan bersifat represif. Namun jika ada buktibukti pelanggaran, Panwas akan melakukan tindakan tegas. ”ASN, kades, dan perangkat desa dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung cabup-cawabup.

Selain itu, juga dilarang memakai fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon serta mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada,” tuturnya.

Wakil Ketua Desk Pilkada Batang Agung Wisnu Barata berharap KPU dan Panwas selalu berkoordinasi dengan jajaran Kominda dan Desk Pilkada. Dengan ,demikian bisa melakukan deteksi dan mencegah sejak dini terhadap berbagai persoalan yang muncul agar bisa mencegah persoalan. ”Koordinasi yang baik bisa mendukung upaya preventif untuk mencegah munculnya permasalahan.

Kita ingin pilkada yang sukses tanpa ekses. Terkait dengan netralitas ASN, kades, dan perangkat desa, kami minta benarbenar dilaksanakan. Sesuai dengan aturan, ketiganya harus benar-benar netral dan aturan jangan dilanggar,” tegasnya. (H56-60)