Minim, Keikutsertaan Sektor Tambang dalam Tax Amnesty

by
Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

JAKARTA, kecirit.com – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menyatakan baru 1.035 wajib pajak badan usaha di sektor pertambangan yang telah mengikuti tax amnesty di periode I. Padahal, potensi pajak dari sektor ini terbilang cukup besar. Wajib pajak pertambangan tersebut meliputi sektor mineral dan batu bara maupun minyak dan gas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama memaparkan di sektor mineral dan batu bara, ada 967 wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty dengan total nilai tebusan mencapai Rp 221,8 triliun. Rata-rata tebusan yang dibayarkan adalah Rp 229,27 juta per wajib pajak.

“Dilihat dari distribusinya, uang tebusan yang dibayarkan dari sektor mineral dan batubara paling rendah adalah Rp 5 ribu per wajib pajak, dan tertinggi Rp 96,3 miliar per wajib pajak,” paparnya.

Hestu menambahkan di sektor ini, masih ada potensi yang dapat dimaksimalkan, karena dari 6.001 wajib pajak sektor pertambangan mineral dan batu bara, baru 967 wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty. Sementara di sektor minyak dan gas, ada 68 wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty dengan total nilai tebusan mencapai Rp 40,6 triliun. Rata-rata tebusan yang dibayarkan adalah Rp 527,29 juta per wajib pajak.

“Dilihat dari distribusinya, uang tebusan yang dibayarkan dari sektor minyak dan gas paling rendah adalah Rp 150 ribu per wajib pajak, dan tertinggi Rp 17,4 miliar per wajib pajak,” tambahnya.

Dia juga menilai di sektor ini pun masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan. Karena, dari 1.114 wajib pajak sektor pertambangan minyak dan gas, baru 68 wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty. Hestu menambahkan amnesti pajak pemegang saham dan pengurus perusahaan pertambangan juga belum maksimal.

Dia memaparkan dari 1.720 wajib pajak komisaris perusahaan pertambangan, 56% yang belum ikut amnesti pajak. Kemudian di level direksi dari 2.732 direksi perusahaan pertambangan yang belum mengikuti amnesti pajak capai 64%. Terakhir di level pemegang saham yang sebesar 29722 ada 53% yang belum amnesti pajak.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menambahkan pihaknya tidak hanya mendorong sektor pertambangan ikut tax amnesty. Lebih dari itu, Ditjen Pajak juga ingin sektor pertambangan memperbaiki kepatuhan dalam pembayaran pajak. “Yang masuk seperti dari pertambangan belum banyak, pembayaran hanya 9% dari jumlah omset, 2015 bahkan hanya 2%,” katanya. (Kartika Runiasari/CN38/SM Network)

loading...