Mediasi Sengketa HO Hotel Inn Satoria Gagal

by
foto: ISTIMEWA

foto: ISTIMEWA

YOGYAKARTA, kecirit.com – Mediasi sengketa terkait penerbitan izin HO Hotel Premier Inn Satoria Yogyakarta menemui jalan buntu.

Proses mediasi terakhir antara pihak pemohon dan termohon yang dilaksanakan Kamis (20/10) di Komisi Informasi (KI) DIY, tidak menghasilkan kata sepakat. Dalam proses sengketa ini, selaku pemohon adalah Agus Artadi, warga Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta.

Sedangkan pihak termohon adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Sleman. Lantaran tidak diperoleh kesepakatan, proses sengketa akan berlanjut ke tahap sidang ajudikasi.

Pada mediasi akhir tersebut, Kepala BPMPPT Purwatno Widodo tidak hadir melainkan hanya diwakili stafnya. Sebelumnya saat dikonfirmasi, Purwatno mengaku telah mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen hotel pada Rabu (19/10).

Pihaknya berjanji akan mempertemukan pemilik hotel dengan pemohon Agus Artadi. “Kami hanya bisa mengupayakan mediasi kedua belah pihak. Tapi jika diminta memberikan seluruh data sebagaimana permintaan pemohon, kami tidak bisa. Sebab sesuai aturan, itu termasuk dokumen yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik,” paparnya.

Landasan pernyataan itu adalah Perbup no 53/kep.kdh/a/2016 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemkab Sleman. Terpisah, Pemohon Agus Artadi mengatakan, langkah pengaduan ke KI ini ditempuh karena pihaknya merasa ada kejanggalan dalam proses penerbitan HO hotel yang terletak di Jalan Laksda Adisucipto km 8 Sleman itu.

Pasalnya, Agus selaku pemilik lahan yang berada persis di belakang bangunan hotel bintang tiga itu tidak pernah dimintai izin. Bahkan dalam perkembangannya, Agus mendapati bukti surat yang menyatakan dia menolak karena menginginkan lahannya dibeli dengan harga tidak wajar.

“Itu fitnah. Saya bahkan tidak pernah ditemui oleh pihak yang mengurus izin untuk dimintai persetujuan,” tegasnya.

Dia mengaku pernah meminta secara langsung data proses pengajuan izin HO itu kepada pihak BPMPPT Sleman. Awalnya dijanjikan akan diberikan tapi tidak ada realisasi.

Sementara itu, Ketua KI DIY Hazwan Iskandar Jaya mengatakan, sesuai ketentuan, masa ajudikasi sengketa adalah 100 hari dipotong 21 hari kerja untuk proses mediasi. “Sidang akan digelar selama sisa rentang waktu itu. Tapi pada prinsipnya kami akan berupaya mempercepat prosesnya agar tidak bertele-tele,” kata Hazwan.

Dalam penentuan keputusan nantinya, majelis akan mengacu pada kajian UU Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomer 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Di dalam aturan itu dijelaskan kriteria dokumen yang masuk kategori informasi publik dan dikecualikan.

(Amelia Hapsari/CN19/RED_KECIRIT NEWS UPDATE)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *