Mantan Kadisdik Wajib Bayar Rp 177 Juta

by

SRAGEN– Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sragen Gatot Supadi diwajibkan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 177.394.174 terkait kasus korupsi proyek pembangunan TK/SD Sekolah Berstandar Internasional (SBI) Gemolong 2008.

Hal itu buntut dari turunnya putusan kasasi Mahkamah Agung yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, beberapa waktu lalu. Gatot merupakan pimpinan pelaksana proyek yang merugikan negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 729.788.347 akibat dikorupsi.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, pada 18 Januari 2016 telah mengganjarnya dengan hukuman 1,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan, serta kewajiban membayar UP sebesar Rp 60 juta.

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada 5 April 2016. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen Adi Nugraha menjelaskan, kewajiban pembayaran UP tersebut didasarkan pada putusan kasasi No 1.238 K/PID.SUS/2016 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam amarnya, selain dijatuhi pidana penjara 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta, juga diwajibkan membayar UP sebesar Rp 177.394.174. Apabila tidak membayar UP setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita atau misalnya tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 1 tahun. ”Sejauh ini, keluarga terdakwa telah menitipkan Rp 150 juta.

Jadi masih ada kekurangan sekitar Rp 27 juta. Nanti akan segera kami eksekusi,” ucapnya kepada Suara Merdeka saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (30/9). Putusan kasasi kasus Gatot tersebut, sambungnya, dibacakan dalam sidang terbuka pada Kamis, 18 Agustus 2016, dengan Ketua Majelis Hakim Artidjo Alkostar dan anggota Krisna Harahap dan Abdul Latief.

Ringan

Menurutnya, kasasi Gatot cukup ringan. Pasalnya, track record selama ini, sejumlah terpidana korupsi apabila bertemu dengan Artidjo mendapatkan hukuman dua kali lipat. ”Tuntutan kami waktu itu 2 tahun, tapi kenanya 1,5 tahun penjara. Tapi untuk uang pengganti, majelis akhirnya sependapat dengan jaksa. Terbukti dengan dikabulkannya kasasi jaksa,” paparnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengeksekusi putusan tersebut. ”Misalnya, mereka mau Peninjauan Kembali (PK), PK itu tidak menghalangi eksekusi,” katanya. Gatot divonis bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) a, b Ayat (2) dan (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain Gatot, mantan anggota DPRD Sragen, Edy Harjono, selaku Ketua Panitia Pelaksana Proyek SBI, sudah terlebih dahulu divonis 1 tahun 2 bulan penjara atau lebih ringan 4 bulan dari tuntutan jaksa di persidangan pada Desember 2015. (shd-85)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *