Mahasiswa Soroti Pemerintahan Tatto

by

CILACAP – Sejumlah mahasiswa, yang mengatasnamakan Alianssi Mahasiswa Cilacap (AMC), menilai Bupati Tatto Suwarto Pamudji tidak layak maju kembali dalam Pilkada 2017. Ini karena mahasiswa memandang ada sejumlah masalah yang kurang pas dalam pemerintahan Tatto dan masih perlu dipertanyakan dari sisi hukum.

Penilaian para mahasiswa itu dilontarkan dalam aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Cilacap pada Jumat (21/10) kemarin. Koordinator AMC, Syaifurrohim menyatakan, yang dinilai kurang pas dari sisi hukum adalah pencairan dana hibah APBD senilai Rp 1,3 miliar oleh bupati petahana untuk rumah tahfidz.

Sebab, menurut mereka dana tersebut bukan untuk rumah tahfidz Al Huda di Kecamatan Cimanggu melainkan untuk membiayai 16 siswa Cilacap di Pondok Pesantren Darul Quran, Jakarta. Selain itu, masalah lain yang perlu dikaji dari sisi hukum, menurut AMC, adalah pergantian pejabat sejumlah pejabat yang dilakukan oleh bupati beberapa waktu lalu. Langkah ini dinilai melanggar UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ini karena dalam pasal 71 ayat 2 ayat dua disebutkan petahana tidak boleh melakukan pergantian pejabat dalam enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Kecuali seijin tertulis dari menteri dalam negeri. ’’Meski dalam perjalanannya pelantikan tersebut dibatalkan namun kami menilai hal ini tetap menjadi sebuah pelanggaran,’’ kata Syaifurrohim. Aksi mahasiswa itu berlangsung singkat dan tertib.

Massa membubarkan diri usai berorasi di depan kantor Kejari. Sementara itu Kajari Cilacap, Agnes Triani, melalui Kasi Intel Arif Abdillah menyatakan, dugaan kasus korupsi rumah tahfidz Al Huda Cimanggu sudah dihentikan pada tahun ini. Penghentian dilakukan karena tidak ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut.

Dikatakan, rumah tahfidz bukan sebagai proyek pembangunan fisik gedung atau rumah untuk tahfidz melainkan bantuan biaya pendidikan tahfidz bagi sejumlah siswa Cilacap di Jakarta. Penggunaan dana hibah juga dinyatakan sudah benar secara administratif dan dana yang tidak digunakan dikembalikan kepada pemerintah. (G21-78)