Komnas HAM Didesak Tindak Lanjuti Disclaimer

by

JAKARTA-Komnas HAM menghadapi persoalan serius yang akan mempengaruhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang kuat dan mandiri. Persoalan ini disebabkan, keluarnya status disclaimer atas rekomendasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa keuangan Nomor 17c/HP/XIV/05/- 2016, atas pemeriksaan keuangan dan administrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Andi Muttaqien mendesak, pimpinan Komnas HAM harus menindaklanjuti status disclaimer atas pemeriksaan keuangan dan administrasi Komnas HAM, dengan mendorong ke ranah proses hukum penyelidikan dan penyidikan. Dalam prosesnya, Komnas HAM harus bersikap terbuka dan menjaga integritas, dengan tidak menutup-nutupi dugaan korupsi ini.

Selesaikan Kasus

Menurutnya, langkah dan kebijakan itu diperlukan untuk mengembalikan ìmarwahî Komnas HAM, sebagai institusi nasional hak asasi manusia, yang bertanggung jawab kepada masyarakat Indonesia. Hal ini harus dilakukan, karena Indonesia membutuhkan institusi-isntitusi yang kuat dan mandiri, untuk mendorong dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

’’Apabila Komnas HAM tidak melakukan dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan dugaan korupsi yang terjadi, maka kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Komnas HAM,’’ tegas Andi, kemarin. Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono menambahkan, status disclaimer atas pemeriksaan keuangan, juga telah mengakibatkan keresahan dan mosi tidak percaya dari internal pegawai Komnas HAM.

Mereka tergabung dalam Gerakan Peduli Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mosi itu meminta petinggi Komnas HAM untuk memberikan penjelasan dan menindaklanjuti status disclaimer dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

’’Situasi ini makin diperburuk dengan terkuaknya sewa rumah dinas fiktif, yang melibatkan salah satu Komisioner Komnas HAM, yang kini resmi dinonaktifkan pada saat rapat paripurna bulan September 2016,’’kata Supriyadi. Menurutnya, peristiwa ini telah menggerogoti lembaga yang menjadi ujung tombak perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Dia menilai, tindakan Komisioner Komnas HAM ini sangat mencoreng semangat Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengaku, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan internal terhadap status disclaimer yang diberikan BPK.

Status yang diberikan usai penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per 4 Juni 2016 itu, muncul karena laporan keuangan lembaga itu dianggap bermasalah. Menurutnya, BPK biasanya memberi status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Komnas HAM.

Standar penilaian BPK, urutannya adalah WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan terakhir disclaimer, alias tak memberi pendapat. Seperti diketahui, BPK RI menyatakan disclaimer atas laporan keuangan Komnas HAM. BPK menemukan sejumlah kegiatan fiktif, penyalahgunaan anggaran, kelebihan pembayaran honor dan proyek, serta laporan penggunaan uang tanpa bukti.

BPK menaksir ada kerugian negara yang mencapai Rp 1,19 miliar di lembaga tersebut. Kerugian negara berasal dari pelaksanaan kegiatan fiktif sebesar Rp 820,25 juta, penyalahgunaan sewa rumah dinas komisioner sebesar Rp 330 juta, pembayaran uang saku rapat di dalam kantor yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 22,37 juta, dan pembayaran honor pegawai yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 25,34 juta. (J13-12)

loading...