Kelembagaan UPKP2 Perlu Diperkuat dengan Perda

by
DISKUSI: Asisten III Sekda Batang Retno Dwi Irianto (tengah) menjadi narasumber dalam diskusi 'Penguatan UPKP2 di Rumah Makan Mbah Kung Batang, kemarin. (kecirit.com/Trisno Suhito)

DISKUSI: Asisten III Sekda Batang Retno Dwi Irianto (tengah) menjadi narasumber dalam diskusi ‘Penguatan UPKP2 di Rumah Makan Mbah Kung Batang, kemarin. (kecirit.com/Trisno Suhito)

BATANG, kecirit.com – Keberadaan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) ke depan harus terus diperkuat. Lembaga tersebut selama ini telah mampu mendorong peningkatan pelayanan publik yang semakin baik di Kabupaten Batang.

Hal tersebut dikatakan Asisten III Sekda Batang, Retno Dwi Irianto, saat menjadi narasumber dalam diskusi bertema ”Penguatan UPKP2” di Rumah Makan Mbah Kung Batang, kemarin. Kegiatan ini digelar Lingkar Studi Sosial dan Advokasi Rakyat (Laskar) dan Transparency International Indonesia (TII).

”Penguatan UPKP2 menjadi sangat penting. Baik dari sisi kelembagaan melalui peraturan daerah (Perda) maupun penguatan dari sisi personil dan anggaran,” ujarnya.

Menurut Retno, saat ini dasar pembentukan UPKP2 dengan peraturan bupati (Perbup). Dirinya berharap ini bisa segera ditindaklanjuti dengan dasar hukum Perda. Keberadaan UPKP2, lanjut Retno, merupakan bagian dari amanah UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam UU tersebut, pelayanan publik diawasi oleh pihak eksternal dan internal. Pihak eksternal terdiri dari Ombdusman, DPR/DPRD dan masyarakat. UPKP2 merupakan bagian dari sektor masyarakat yang berperan dalam pengawasan pelayanan publik agar terus semakin lebih baik.

”Di Batang, sudah ada formula menterjemahkan peran masyarakat dengan pembentukan UPKP2. Selama ini, kiprah lembaga ini juga sangat bagus dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Seperti menampung aduan ketika ada keluhan pelayanan dari jajaran birokrasi. Karena itu, secara kelembagaan harus dikuatkan dengan Perda. Apalagi daerah-daerah lain juga banyak yang telah belajar ke Batang soal UPKP2,” tuturnya.

Simbol Batang

Ketua UPKP2 Batang Abdul Wachid mengatakan, UPKP2 sudah menjadi salah satu brand atau simbol di Batang. Lembaga ini telah menerima banyak aduan pelayanan publik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan jajaran birokrasi. Masyarakat telah banyak mendapat manfaat dari keberadaan UPKP2.

Meskipun dengan anggaran yang masih terbatas, kantor yang termasuk kecil dan berbagai prasarana pendukung lain yang kurang, namun UPKP2 sudah membuktikan diri terlibat dalam upaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.

”Menpan dan Reformasi Birokrasi saat dijabat Yuddy Chrisnandi dan anggota Wantimpres sudah pernah datang langsung ke kantor UPKP2. Kami juga diminta menjadi narasumber oleh BPK beberapa waktu lalu. Secara anggaran, kami memang sedikit. Jika di 2015 mendapat Rp 265 juta, di 2016 diturunkan menjadi Rp 200 juta. Meskipun anggaran turun, namun tidak pernah menyurutkan niat kami untuk berjuang dalam upaya peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Koordinator Laskar, AS Burhan, mengatakan, penguatan kelembagaan UPKP2 menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan. Itu perlu dilakukan melalui pembentukan Perda.

”UPKP2 telah berhasil menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia untuk membentuk lembaga yang sama. Kita berharap, UPKP2 terus bisa dikuatkan agar peningkatan pelayanan publik di Batang bisa terus lebih baik lagi. Ini untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

(Trisno Suhito/CN39/SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *