Kantor Dilarang Pasang Kotak Kas

by

SUKOHARJO – Dalam rangka pemberantasan pungutan liar (pungli) di Pemkab Sukoharjo, Bupati melarang kantor memasang kotak sumbangan.

“Sudah sering saya sampaikan, dinas-dinas atau kantor itu agar tidak menempatkan kotak sumbangan. Kalau ada kotak itu, terus setelah selesai mengurus sesuatu, memasukkan uang, sama saja dengan pungutan liar,” kata Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.

Menurut Bupati, seluruh kegiatan di kantor pemerintah sudah dibiayai oleh APBD. Karena itu, tidak perlu lagi permintaan sumbangan atau kotakkotak sumbangan. Sebab, menurut Bupati, kotak itu nanti isinya rawan diselewengkan karena tidak jelas kemana larinya.

Bahkan larangan tersebut, kata Bupati, sudah disampaikan jauh hari sebelum gencar soal pungli akhir-akhir ini. Karena itu, pihaknya berharap, pelayanan publik, khususnya di institusi Pemkab, lancar tanpa ada penyelewengan atau pungli.

Harapannya, masyarakat yang mengurus administrasi tidak terbebani dan selesai dengan cepat serta sesuai dengan aturan yang ada. Karena itu, pihaknya mengimbau agar seluruh kantor, utamanya terkait pelayanan publik, tidak memasang kotak sumbangan.

Sanksi Tegas

Jika nanti pihaknya menerima laporan ada PNS yang melakukan pungli, dia tidak akan segansegan memberikan sanksi. “Kalau ada PNS yang pungli dan terbukti, kami akan berikan sanksi tegas,” tandasnya.

Camat Kartasura Suyatman mengakui, ada larangan tidak boleh menempatkan kotak sumbangan di kantor kecamatan karena rawan disalahgunakan.

Menurut dia, kalau pun ada uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat, semua sudah menjadi kewajiban. Misalnya, di loket pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), dibayar sesuai dengan nominal yang tertera di SPPT wajib pajak. (H46-85)