Jaga Netralitas PNS, Penjabat Bupati Kulonprogo “Tour de SKPD”

by
KUNJUNGI SKPD: Penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono mengunjungi Dinas Pendidikan dalam Tour de SKPD untuk menyosialisasikan netralitas PNS dalam Pilkada 2017, Jumat (28/10). (kecirit.com/Panuju Triangga)

KUNJUNGI SKPD: Penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono mengunjungi Dinas Pendidikan dalam Tour de SKPD untuk menyosialisasikan netralitas PNS dalam Pilkada 2017, Jumat (28/10). (kecirit.com/Panuju Triangga)

KULONPROGO, kecirit.com – Menghadapi pelaksanaan Pilkada Kulonprogo 2017 mendatang, PNS dituntut untuk netral. Guna menjaga netralitas PNS tersebut, Penjabat Bupati Kulonprogo melakukan program Tour de SKPD untuk menyosialisasikan hal itu.

Kunjungan tour de SKPD rencananya akan dilakukan ke setidaknya 20 SKPD di lingkungan Pemkab Kulonprogo, dimulai Jumat (28/10) hingga 15 Desember 2016. Selain sosialisasi netralitas PNS, Tour de SKPD sekaligus sebagai ajang silaturahmi. Kunjungan pertama dilakukan ke Dinas Pendidikan dengan peserta sosialisasi 280 orang PNS.

Penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono mengatakan, salah satu tugas sebagai Penjabat Bupati Kulonprogo adalah menjaga netralitas PNS terkait Pilkada 2017, di samping mengawal percepatan pembangunan bandara baru di Temon. “Di Kulonprogo, saya punya program, Tour de SKPD. Rencana saat apel pagi saya ikut, selain memperkenalkan diri, juga akan sosialisasikan netralitas PNS,” kata Budi Antono.

Budi Antono mengungkapkan, dia diberi pesan oleh Gubernur DIY untuk selalu menjaga netralitas PNS dalam Pilkada di mana Kulonprogo merupakan salah satu yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2017 mendatang.

Menurutnya, Kulonprogo perlu belajar dari Pilkda serentak sebelumnya. Antara lain terkait sikap sportif antar pasangan calon bupati serta para pendukungnya. Terkait Netralitas PNS, di Gunungkidul dan Sleman juga bisa dijadikan contoh yang baik oleh PNS Kulonprogo, karena PNS di sana netral. “Saya berharap Bapak Ibu jaga netralitas PNS,” harapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo, Sumarsana mengatakan, di jajaran Dinas Pendidikan terdapat 98 pejabat baik eselon IIb sampai eselon IVb. Adapun jumlah PNS di Dinas Pendidikan sebanyak 4.639 orang. Terdiri dari jabatan struktural 91 orang, fungsional umum (449 orang), fungsional pengawas (44), fungsional penilik (10), fungsional pamong (6), dan fungsional furu (4.040 PNS).

“Kami harap semua PNS Dinas Pendidikan dapat membawa diri atau memposisikan diri sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana PNS wajib netral dalam Pilkada,” katanya. (Panuju Triangga/CN38/SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *