Hotline Pengaduan Pungli Dikelola Tim Khusus

by

SRAGEN – Dalam rangka pemberantasan pungli, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mewacanakan pembuatan layanan hotline pengaduan yang bakal dikelola oleh tim khusus.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati kepada wartawan, akhir pekan kemarin. Sayang, wanita yang akrab disapa Mbak Yuni tersebut, enggan memerinci lebih jauh. Namun, dipastikan identitas pelapor bakal dirahasiakan, dan dijamin kerahasiaannya.

”Kami akan membuat hotline pengaduan untuk pelayanan publik, tim media akan mengolah keluhan dari masyarakat,” kata dia. Selain hal di atas, Bupati bakal menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi yang erat kaitannya dengan pelayanan publik di saat yang tidak terduga.

Adapun instansi yang melayani pelayanan umum, di antaranya Badan Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diapendukcapil), serta uji kir di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

Tindakan Tegas

Bagi PNS yang terbukti melakukan pungli, pihanya berjanji akan melakukan tindakan tegas sesuai prosedur.”Mencoreng nama korps, bakan ditindak sesuai ketentuan dan inspektorat yang mengurus,” paparnya. Selain pungli terkait pelayanan publik, pihaknya bakal berupaya melakukan penertiban pungli yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, namun kerap ditemui pungutan.

Seperti halnya yang konon terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Dinas Pendidikan (Disdik). Bupati mengaku mendapatkan laporan adanya setoran dalam kenaikan pangkat di BKD. Tidak hanya itu, dirinya juga mendengar adanya setoran yang diambil dari guru penerima sertifikasi. ”Harusnya tidak ada lagi pungutan. Bagi yang ketahuan, pasti akan kami proses,” katanya.

Terpisah, upaya pembersihan pungli, juga dilakukan jajaran Polres Sragen. Salah satunya pada pelayanan SIM. Guna menekan praktik pungli, mereka memasang spanduk pemberantasan pungli. Dalam sepanduk yang dipasang, terdapat nomor aduan 082241464146 yang menerima laporan masyarakat terkait pungli yang dilakukan anggota kepolisian.

Kasat Lantas Polres Sragen, AKP Dwi Erna Rustanti mewakili Kapolres AKBP Cahyo Widiarso menegaskan, anggotanya untuk tidak menerima dan masyarakat tidak memberi pada petugas. ”Setop suap, jangan memberi, jangan menerima. Sanksi pidana mengancam berdasarkan Undang Undang nomor 20 pasal 11 tahun 2001 tentang Tipikor, mengancam pidana penjara 5 tahun atau denda 250 juta,” katanya.

Selain pengawasan dari masyarakat, anggota kepolisian juga mempunyai unit khusus yang menilai tindakan anggotanya di lapangan, yakni Unit Provos dan Paminal (Propam). ”Jika melanggar, maka sanksi berat bisa dijatuhkan,” tandasnya. (shd-76)

loading...