Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Desak Presiden Keluarkan Perpres

by
Foto: istimewa

Foto: istimewa

JAKARTA, kecirit.com – Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anton Leopard mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mengatasi kebuntuan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 75/2015 yang isinya tentang Kenaikan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

“Setiap aturan yang menimbulkan reaksi masif dari masyarakat sudah seharusnya pemerintah bersikap bijak dan meninjaunya. Jangan menyamaratakan keadaan satu daerah dengan daerah lainnya. Wilayah laut Selatan Indonesia berbeda dengan laut Pantura. Bikin peraturan tertentu harus lakukan kajian lapangan dan melakukan konfirmasi serta klarifikasi pada kearifan lokal. Termasuk tentu PP 75/2015 yang isinya harus sejalan dengan keadaan wilayah tertentu,” kata Anton di Jakarta, Rabu (28/9).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, kata dia, juga harus disusun berazaskan kesejahteraan untuk Nelayan Indonesia. Kementerian harus memberdayakan kantor – kantor Kelautan dan Perikanan di setiap daerah untuk memberikan masukan tentang keadaan dan fakta yang dihadapi nelayan di lapangan.

“Seperti kasus cantrang yang belum selesai sampai sekarang. Diizinkan sampai akhir tahun untuk operasionalnya. Pemerintah harus berikan bimbingan teknis, permodalan dan pengetahuan pada nelayan. Masalah ini belum ada solusinya. Contohlah Australia. Pemerintah disana memberikan segalanya untuk nelayan yang mengubah alat tangkapnya,” tegas Anton.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, kata dia, adalah pihak pertama yang sangat keberatan dengan pola penangkapan ikan model jaring trawl dan pukat harimau. “Tapi untuk cantrang beda dengan kedua alat itu. Maka harus ada solusi,” tandas Anton.

Dikatakan dia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia meminta aksi konkrit dari Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kebuntuan penerapan PP 75/2015. “Segeralah direvisi. Isinya harus menguntungkan nelayan dan para pihak yang mengelola hasil laut untuk kemakmuran masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Dukungan terhadap HNSI Pusat juga telah dilakukan oleh HNSI Jakarta dan Kota Tegal. Mereka melakukan kritik. Kritik itu antara lain menolak Surat edaran Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) No B1234/DJPT/PI 410 du/31/12/2015 tentang  Pembatasan UkuranKkapal di Atas 150 GT. Pasalnya, pembatasan perizinan untuk kapal di atas 30 GT tidak memberikan kesempatan nelayan Indonesia untuk memanfaatkan perairan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Ketua DPD HNSI DKI, Yan M. Winatasasmita mengatakan, peraturan tersebut semakin mempersulit kondisi nelayan serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang sudah ada. “Dan jelas tidak sesuai dengan strategi peningkatan kesejahteraan nelayan sesuai janji pemerintah. Karena kenaikannya sampai 1000 persen,” kata Yan beberapa waktu lalu melaui siaran persnya.

Menurutnya, jika peraturan tersebut dipaksa untuk diterapkan, maka akan ada jutaan nelayan dan ABK yang menjadi pengangguran. Karena pungutan yang terlalu besar itu bisa membuat para pemilik kapal mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, operasional kapalnya pasti dihentikan.

“Kalau satu kapal mempunyai 20 orang ABK, kira-kira 2,5 juta orang ABK akan menganggur. Kalau satu ABK jumlah keluarganya 4 orang, berarti 10 juta orang bertambah miskin,” jelas Yan.

Saat ini, kata Yan, ada ratusan kapal di pelabuhan ikan Muara Angke tidak dapat melaut lantaran belum mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Direktorat Jenderal Ikan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini mengakibatkan ribuan nelayan terlantar.

(Budi Yuwono/ CN33/ SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *