Gandeng Undip, KPK Kaji Pengendalian Gratifikasi

0
26
PAPARKAN MATERI: Guru Besar Emiritus Undip Barda Nawawi (tengah) saat memaparkan materi dalam FGD di Gedung Ligitasi, Fakultas Hukum, Undip, Rabu (28/9).(kecirit.com/Royce Wijaya)

PAPARKAN MATERI: Guru Besar Emiritus Undip Barda Nawawi (tengah) saat memaparkan materi dalam FGD di Gedung Ligitasi, Fakultas Hukum, Undip, Rabu (28/9).(kecirit.com/Royce Wijaya)

SEMARANG, kecirit.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Fakultas Hukum Undip untuk menggelar fokus grup diskusi dalam rangka penguatan regulasi analisis putusan pengadilan dalam perkara gratifikasi. Diskusi ini diharapkan bisa menghasilkan kajian besar dalam bentuk pengendalian dan penindakan gratifikasi.

“Bagaimana penindakan gratifikasi, pembuktian terbalik, tindak pidana pencucian uang, termasuk pembuktiannya. Hal itu menjadi pembahasan dalam diskusi,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono disela-sela FGD di Gedung Ligitasi, Fakultas Hukum Undip, Rabu (28/9).

Menurut Giri, tidak hanya Undip, KPK juga bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, UGM Yogyakarta, Universitas Brawijaya Malang, dan Universitas Andalas Padang. Jangka pendeknya, hasil kajian diharapkan bisa memudahkan para hakim dalam melakukan penindakan perkara gratifikasi. Selanjutnya, akan ada pedoman yang dijadikan materi untuk pembangunan karakter bagi polisi, jaksa, maupun KPK dalam menangani gratifikasi.

“Tujuan akhirnya, KPK akan lebih banyak menangani pelayanan publik yang menyangkut korupsi sehari-hari seperti halnya pengurusan surat atau perizinan. Ketika penyelenggara negara sudah takut korupsi terhadap hal kecil seperti pelayanan publik, Indonesia akan lebih baik,” ungkapnya.

Diskusi menghadirkan narasumber para ahli yang kesemuanya dari Undip, yakni Ketua Bagian Hukum Pidana Pujiyono, Guru Besar Hukum Pidana Nyoman Serikat Putra Jaya, serta dua guru besar emiritus Undip Barda Nawawi dan Muladi.

Barda Nawawi mengatakan, gratifikasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/ 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi itu diatur dalam pasal 12 b dan 12 c. Yang dimaksud gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, seperti halnya pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, dan pengobatan.

“Gratifikasi bukan merupakan jenis atau kualifikasi delik, yang dijadikan delik perbuatan menerima gratifikasi itu. Gratifikasi itu dianggap pemberian suap, apabila diberikan pegawai negeri atau penyelenggara negara,” ungkapnya.

Di sisi lain, Muladi menegaskan, basis atau landasan pemikiran gratifikasi sebenarnya sudah diatur dalam KUHP dalam pasal 418, yang kemudian dengan pasal 11 UU 31/ 1999 dinyatakan sebagai korupsi.
(Royce Wijaya/CN41/RED_KECIRIT NEWS UPDATE)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here