FSPMI Jateng Tolak PP 78 Tahun 2015 dan UU Tax Amnesty

by
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah melakukan demo menuntut penghapusan PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan UU Tax Amnesty di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (29/6).(kecirit.com/Cun Cahya)

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah melakukan demo menuntut penghapusan PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan UU Tax Amnesty di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (29/6).(kecirit.com/Cun Cahya)

SEMARANG, kecirit.com– Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah melakukan demo menuntut penghapusan PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan UU Tax Amnesty di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (29/6).

Menurut mereka mekanisme pengupahan di Indonesia yang selama ini menggunakan sistem upah murah justru memiskinkan buruh. Ditambah lagi kehadiran PP No 78 Tahun 2015 yang telah melanggar konstitusi mengamanahkan penetapan upah minimum mengacu pekerjaan dan penghasilan layak berdasarkan kebutuhan hidup layak.

“PP tentang pengupahan ini telah mengabaikan peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum, formulasi PP tersebut hanya mengacu pada upah minimum tahun berjalan ditambah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi nasional dan meniadakan peran dewan pengupahan,” kata koordinator demo Luqmanul Hakim.

Dengan bertemu Gubernur Jawa Tengah, lanjut Luqmanul, serikat pekerja ingin mengajukan konsep yang bisa diformulasikan secara bersama-sama agar upah buruh di Jawa tengah yang masih rendah bisa lebih baik lagi.

“Kita disini mencoba mengajukan konsep yang akan diajukan bahwa upah di Jawa Tengah masih rendah karena tidak lagi mencover kebutuhan riil buruh,” ucapnya.

Untuk mencabut PP No 78 Tahun 2015, serikat pekerja telah melakukan judicial review di tingkat pusat.

Selain itu mereka pun juga menolak UU Tax Amnesty yang menurutnya tidak menjamin meningkatkan pemasukan pajak yang saat ini minus.

“Persoalan pajak adalah persoalan ketaatan hukum. Sehingga jangan dibarter dengan tax amnesty karena pengampunan pajak ini menguntungkan bagi pengemplang pajak dan puluhan juta buruh penerima upah minimum masih terkena pemotongan pajak,” tuturnya.
(Cun Cahya/CN41/RED_KECIRIT NEWS UPDATE)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *