DPRD Sayangkan Penjualan Saham Tol Semarang-Solo

by
Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

SEMARANG, kecirit.com – Keputusan Pemprov Jateng menjual saham Tol Semarang-Solo sebesar 25% senilai Rp 780.601.416.667 tanpa meminta persetujuan DPRD, disesalkan oleh Komisi C DPRD Jateng.

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap pemprov. DPRD tidak tahu kapan saham tersebut dijual dan berapa nominalnya. Begitu juga dengan rencana pembelian lagi saham tersebut. “Kami akan menyikapi ini dengan menyampaikan ke pimpinan DPRD, agar dibahas di rapimgab. Entah nanti akan dibentuk pansus atau bagaimana,” tuturnya.

Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), Krisdiyani Syamsi mengatakan, sesuai prosedur, saham yang dijual oleh pemprov adalah saham milik PT SPJT di PT Trans Marga Jateng (TMJ). Saham yang dijual bukan saham pemprov di PT SPJT. PT Trans Marga Jateng adalah perusahaan swasta yang dibentuk PT Jasa Marga (persero) Tbk bersama PT SPJT, untuk melaksanakan pengelolaan jalan Tol Semarang-Solo. PT Jasa Marga memiliki 60% saham, dan PT SPJT sebesar 40%.

“Pemegang saham adalah pemprov. Jadi kalau mau naruh uang dan macam-macam, seharusnya izin legislatif. Kami melepas saham di PT TMJ mekanismenya melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Kalau bilang pemegang saham mayoritas adalah pemprov, maka person in charge-nya ya gubernur,” tuturnya.

Penjualan saham disebabkan kepemilikan saham PT SPJT terus terdelusi karena tidak menyetor modal. Pada Maret 2014 PT SPJT tidak bisa menyetor modal sebesar Rp 35 miliar, karena pemprov menyatakan tidak bisa setor. Kemudian saham terdelusi dari 40% ke 30%. “Waktu itu direksi PT SPJT minta pemprov setor Rp 35 miliar, kalau tidak kita pakai dana talangan. Ketika pemprov tidak sanggup, yang setor mitra kita PT Jasa Marga,” jelasnya.

Kemudian saham pemprov terdelusi lagi 26,1%. Hingga tahun ketiga jika PT SPJT tidak bisa setor, maka akan terdelusi sampai 5%. “Karena terdelusi itulah kami dipaksa melepas saham. PT Astratel kemudian menjadi pemenang lelang pembelian saham 25% dengan nominal Rp 780.601.416.667 miliar,” imbuhnya.

Dijelaskan, pada saat saham terdelusi PT SPJT dipaksa melepas saham. Di depan akte notaris PT SPJT berhak membeli lagi saham yang dijual. “Yang akan kami beli lagi bukan saham yang sudah dijual,” tuturnya.

Soal harga saham yang akan dibeli lagi, Krisdiyani mengaku belum ada kesepakatan harga. Sebab PT Jasa Marga menjual dengan harga Rp 15.507 per lembar saham, sama dengan harga saat PT SPJT menjual yakni Rp 15.507 per lembar saham. “Pada saat kami akan membeli lagi pada Jasa Marga ternyata melakukan kebijakan menjual harga saham kepada kami dan pembeli lain sama. Padahal kami minta tidak akan membeli lebih dari harga saat dijual,” paparnya. (Fani Ayudea/CN38/SM Network)

SEMARANG, kecirit.com – Keputusan Pemprov Jateng menjual saham Tol Semarang-Solo sebesar 25% senilai Rp 780.601.416.667 tanpa meminta persetujuan DPRD, disesalkan oleh Komisi C DPRD Jateng.
Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap pemprov. DPRD tidak tahu kapan saham tersebut dijual dan berapa nominalnya. Begitu juga dengan rencana pembelian lagi saham tersebut. “Kami akan menyikapi ini dengan menyampaikan ke pimpinan DPRD, agar dibahas di rapimgab. Entah nanti akan dibentuk pansus atau bagaimana,” tuturnya.
Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), Krisdiyani Syamsi mengatakan, sesuai prosedur, saham yang dijual oleh pemprov adalah saham milik PT SPJT di PT Trans Marga Jateng (TMJ). Saham yang dijual bukan saham pemprov di PT SPJT. PT Trans Marga Jateng adalah perusahaan swasta yang dibentuk PT Jasa Marga (persero) Tbk bersama PT SPJT, untuk melaksanakan pengelolaan jalan Tol Semarang-Solo. PT Jasa Marga memiliki 60% saham, dan PT SPJT sebesar 40%.
“Pemegang saham adalah pemprov. Jadi kalau mau naruh uang dan macam-macam, seharusnya izin legislatif. Kami melepas saham di PT TMJ mekanismenya melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Kalau bilang pemegang saham mayoritas adalah pemprov, maka person in charge-nya ya gubernur,” tuturnya.
Penjualan saham disebabkan kepemilikan saham PT SPJT terus terdelusi karena tidak menyetor modal. Pada Maret 2014 PT SPJT tidak bisa menyetor modal sebesar Rp 35 miliar, karena pemprov menyatakan tidak bisa setor. Kemudian saham terdelusi dari 40% ke 30%. “Waktu itu direksi PT SPJT minta pemprov setor Rp 35 miliar, kalau tidak kita pakai dana talangan. Ketika pemprov tidak sanggup, yang setor mitra kita PT Jasa Marga,” jelasnya.
Kemudian saham pemprov terdelusi lagi 26,1%. Hingga tahun ketiga jika PT SPJT tidak bisa setor, maka akan terdelusi sampai 5%. “Karena terdelusi itulah kami dipaksa melepas saham. PT Astratel kemudian menjadi pemenang lelang pembelian saham 25% dengan nominal Rp 780.601.416.667 miliar,” imbuhnya.
Dijelaskan, pada saat saham terdelusi PT SPJT dipaksa melepas saham. Di depan akte notaris PT SPJT berhak membeli lagi saham yang dijual. “Yang akan kami beli lagi bukan saham yang sudah dijual,” tuturnya.
Soal harga saham yang akan dibeli lagi, Krisdiyani mengaku belum ada kesepakatan harga. Sebab PT Jasa Marga menjual dengan harga Rp 15.507 per lembar saham, sama dengan harga saat PT SPJT menjual yakni Rp 15.507 per lembar saham. “Pada saat kami akan membeli lagi pada Jasa Marga ternyata melakukan kebijakan menjual harga saham kepada kami dan pembeli lain sama. Padahal kami minta tidak akan membeli lebih dari harga saat dijual,” paparnya. (Fani Ayudea/CN38/SM Network)

loading...