DPD Terus Galang Dukungan Penguatan Wewenang

by
Foto: okezone

Foto: okezone

JAKARTA, kecirit.com – DPD RI terus melakukan komunikasi politik terkait dukungan penguatan kewenangan DPD melalui Amandemen UUD 1945. Kali ini Pimpinan DPD berkunjung ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kedatangan kami kesini pertama adalah meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk bisa memberikan dukungan amandemen yang jelas untuk penguatan DPD dalam sistem ketatanegaraan,” kata Wakil Ketua DPD, GKR Hemas saat mengunjungi Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (28/9).

Hemas menambahkan, pada dasarnya DPD mengharapkan dukungan dari PKB. Sehingga DPD berharap MPR periode kali ini bisa segera menggelar rapat gabungan (ragab). “Yang jelas kami menjurus pada pasal 22D dan 20A. Jadi tidak hanya penguatan DPD saja, DPD juga memikirkan bagaimana memperbaiki sistem ketatanegaraan kita,” kata dia.

Ia menjelaskan, sejauh ini DPD telah mengunjungi ketua umum partai-partai dan semua mendukung penguatan DPD. “Memang masalah amandemen masih menjadi dinamika politik. Saya berharap ada kejelasan pada ragab yang akan datang. Jadi saya berharap PKB juga mendukung penguatan DPD,” kata Hemas.

Sebelumnya DPD RI telah mengadakan komunikasi politik dengan PKS, PAN, Partai Demokrat, PPP, Hanura. Partai politik tersebut memberikan respon yang positif atas penguatan kewenangan DPD. “Untuk kedepannya kami masih akan ke parpol yang lain, tinggal tunggu waktunya,” kata anggota DPD asal DIY ini.

Sementara itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar usulan amandemen ini berjalan dengan pemikiran yang komprehensif. Untuk itu ada tiga isu utama yaitu penataan kembali sistem ketatanegaraan (presidensil), fungsi DPD, dan penghidupkan kembali GBHN. “Sebetulnya di antara tiga ini secara komprehensif terletak pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998,” ujar dia.

Cak Imin, sapaan Muhaimin pun menyarankan agar sistem ketatanegaraan Indonesia perlu di evaluasi kembali. Misalnya, Presiden mengangkat duta besar yang merupakan hak eksekutif. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan presiden. “Maka tidak perlu minta persetujuan dari DPR. Kalau itu bisa efektif, politik luar negeri presiden bisa berjalan dengan efektif,” kata Muhaimin. (Mahendra Bungalan/CN38/SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *