Direktur K24 Bantah Tuduhan Penipuan

by
Ilustrasi: Istimewa

Ilustrasi: Istimewa

YOGYAKARTA, kecirit.com – Direktur PT K24 Indonesia Gideon Hartono membantah tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilayangkan kepada dirinya.

Sebelumnya, seorang warga Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul bernama Retno Rosiyati melaporkan Gideon ke Polda DIY. Retno merasa tertipu setelah rencana membuka apotek K24 di Gombong gagal karena terkendala masalah perizinan dari pemerintah daerah.

Atas permasalahan itu, Gideon menjelaskan bahwa izin dari Dinas Kesehatan sebenarnya sudah terbit pada bulan Februari 2016. Namun pihak Retno terus mendesak untuk membayar ganti rugi hingga miliaran rupiah.

“Kami siap melaporkan balik ke Polda. Kami justru menengarai ada indikasi pemerasan karena meski izin sudah turun dan apotek siap beroperasi, yang bersangkutan justru meminta ganti rugi hingga nominal Rp 5 miliar,” kata Gideon.

Menurut dia, pihak Retno yang tidak menjalankan isi MoU sebagaimana yang telah disepakati. Selain itu, masalah perizinan juga merupakan tanggung jawab pihak pembeli waralaba.

“Dari pihak Polda DIY juga telah menyampaikan belum menemukan unsur pidana dalam perkara ini. Sehingga jangan sampai berujung pada pencemaran nama baik ataupun indikasi pemerasan,” imbuhnya.

Dari catatan kecirit.com, Retno Rosiyati melaporkan Gideon Hartono ke Polda DIY pada 16 Februari 2016. Kronologi kasus ini bermula dari rencana kerjasama Retno Rosiyati dengan PT K24 Indonesia untuk membuka gerai apotek di daerah Gombong, Kebumen.

Untuk kepentingan itu, Retno menyetor uang ke rekening PT K24 Indonesia sebesar Rp 88 juta. Selain ke rekening perusahaan, korban juga mentransfer uang sekitar Rp 500 juta ke rekening pribadi Gideon Hartono. Ditambah biaya lain seperti dana training dan survei, total uang yang disetor Retno mencapai Rp 1,3 miliar.

Awalnya, dia dijanjikan gerai akan beroperasi pada awal tahun 2015. Namun hingga kurun waktu satu tahun ternyata apotek belum juga dibuka. Setelah pihaknya melakukan penelusuran diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan izin bagi pendirian apotek K24 di wilayah Kabupaten Kebumen.

“Saya merasa dirugikan. Semula dijanjikan gerai akan dibuka paling lama enam bulan, tapi ternyata izin tidak bisa dikeluarkan,” ujar Retno.

Setelah pelaporan kasus ini, pihaknya setidaknya lima kali melakukan mediasi. Saat itu, terlapor menjanjikan akan memberi ganti rugi tapi syaratnya harus melalui proses take over. Selanjutnya, Retno diminta membuat perjanjian dengan pihak ketiga itu, dan PT K24 mendapat keuntungan 20 persen. Opsi itu ditolak oleh pihak Retno dan tetap menuntut ganti rugi.

(Amelia Hapsari/CN39/SM Network)

loading...