Desa Wisata di Kudus Usulkan Payung Hukum Perda

by
DESA WISATA : Ketua DPRD Kudus Masan memberi penjelasan saat audiensi dengan pengurus Desa Wisata Kudus (Dewiku) di gedung DPRD Kudus, Senin (24/10).(kecirit.com/Saiful Annas)

DESA WISATA: Ketua DPRD Kudus Masan memberi penjelasan saat audiensi dengan pengurus Desa Wisata Kudus (Dewiku) di gedung DPRD Kudus, Senin (24/10).(kecirit.com/Saiful Annas)

KUDUS, kecirit.com – Pengurus Desa Wisata Kudus (Dewiku) mengusulkan adanya payung hukum peraturan daerah (perda) sebagai dasar pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kudus. Usulan itu dikemukakan pengurus Dewiku saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Kudus Masan di gedung DPRD Kudus, Senin (24/10).

Ketua Dewiku Anis Aminuddin mengatakan, adanya perda akan semakin mendukung pengembangan potensi desa wisata.“Dengan adanya perda, maka ada sinergisitas antara pengelola desa wisata dan jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Kudus,” katanya.

Anis mengapresiasi dukungan penganggaran oleh eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki infrastruktur desa wisata. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata memang perlu banyak pembenahan agar pengunjung semakin mudah dan nyaman berkunjung.

Pengurus Dewiku, Sofil Fuad Pranyoto menambahkan, perda desa wisata nantinya diharapkan berisi imbauan agar instansi sekolah mengajak murid dan siswanya berkunjung ke desa wisata, sebelum berkunjung ke luar daerah.“Dengan banyaknya kunjungan wisatawan, maka tak hanya objek wisata yang semakin terkenal, tapi juga menggerakkan pada aktivitas perekonomian warga di desa wisata,” katanya.

Di Kabupaten Kudus sendiri, ada sebanyak 12 desa wisata. Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, DPRD telah menyetujui anggaran cukup besar untuk pengembangan infrastruktur pariwisata.

Selain akses jalan menuju desa, pihaknya juga telah menyetujui anggaran untuk perbaikan Museum Purbakala di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, sebesar Rp 2,65 miliar, Kompleks Taman Krida sebesar Rp 3,9 miliar, dan Taman Budaya Bae sebesar Rp 1,8 miliar. Tahun ini juga ada pembangunan gapura di empat desa wisata yaitu Desa Terban, Wonosoco, Jepang, dan Kaliwungu. Masing-masing senilai Rp 400 juta. Sayangnya, anggaran perbaikan jalan menuju desa wisata Wonosoco seebsar Rp 2 miliar tak kunjung terealisasi karena gagal lelang.

Ketika infrastruktur sudah dibangun, lanjut dia, maka masyarakat desa wisata juga harus ikut dalam perawatannya.“Sebab tidak mungkin menyerahkan perawatan sepenuhnya ke pemkab atau Disbudpar. Masyarakat harus aktif ikut menjaga dan merawat. Terkait perda, pihaknya masih menunggu usulan dari eksekutif,” tandasnya.
(Saiful Annas/CN40/SM Network)