Data Desa Miskin Pemprov Jateng Tidak Sesuai Kondisi

by
Foto: tempokini.com

Foto: tempokini.com

SEMARANG, kecirit.com – Penggunaan data pendataan program perlindungan sosial (PPLS) untuk penentuan peta desa miskin di Jawa Tengah dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Banyak kondisi desa yang riilnya jauh berbeda dengan data hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 201.

Wakil Ketua Komisi A, Fuad Hidayat mengatakan, DPRD meminta Pemprov Jateng tidak lagi menggunakan data PPLS 2011 sebagai satu-satunya acuan untuk pembahasan bantuan desa pada APBD 2017.

“Situasi peta kemiskinan desa di Jateng sudah berubah. Jeda waktu 6 tahun jelas telah banyak sekali perubahan. Banyak desa yang kondisinya miskin, tapi ketika dicek di PPLS justru masuk kategori hijau (miskin ringan). Sebaliknya, ada desa yang sebetulnya sudah bagus justru teridentifikasi sebagai desa merah (miskin). Kami banyak sekali mendapatkan keluhan dan masukan dari kepala desa,” ujarnya.

Kesalahan pada pemetaan, akan berakibat pada salahnya pola pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Dikhawatirkan, desa yang kondisinya sangat miskin, justru tidak mendapat dukungan maksimal dari pemerintah provinsi.

“Pada prinsipnya kami mendukung program gubernur untuk mengintervensi pembangunan di pedesaan. Program desa mandiri harus terus digenjot,” tuturnya.

Meksi begitu, peta daerah miskin juga harus digarap secara serius. Jawa Tengah perlu data yang lebih terbaru dan obyektif, disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Sebanyak 7.809 desa harus dipotret ulang. Komisi A akan segera memanggil Bappeda dan Bapermades untuk menyamakan persepsi. Karena tentunya, penentuan parameter baru tidak boleh ngawur. Harus hati-hati, dan obyektif. Kami akan dorong Bappeda dan Bapermas segera mengadakan focus group discussion (FGD) dengan mengundang akademisi, tokoh masyakat, LSM yang peduli dengan desa,” papar politikus PKB itu.

Komisi A mengusulkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebagai raperda inisiatif (prolegda) pada 2017. Seperti diketahui, Jawa Tengah adalah provinsi yang tiap tahunnya mengucurkan dana ratusan miliar rupiah untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan. Terutama untuk pembangunan infrastruktur desa.

Anggota Komisi A, Benny Karnadi menambahkan, anggaran dana desa (ADD) dari pemerintah pusat harus bisa dimaksimalkan. Sebab nilai alokasi tidak sedikit dan bisa digunakan untuk membangun ekonomi pedesaan.

“Desa merupakan penopang ekonomi. Jika ADD dimaksimalkan untuk kebutuhan prioritas, akan bisa meningkatkan ekonomi di desa,” imbuhnya.

Dari kunjungan kerja yang dilakukan, menunjukkan pemberian ADD memberikan efek bagus untuk perkembangan desa. Sejumlah infrastruktur di pedesaan semakin bagus. Hal ini bisa berdampak ke sektor ekonomi dan pengurangan pengangguran.

“Ketika infrastruktur bagus, otomatis masyarakat akan bergeliat dengan cepat. Ini kabar bagus untuk pembangunan di desa, apalagi desa memiliki otonomi untuk menggunakan alokasi dana tersebut,” katanya.

(Fani/CN34/SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *