Dampak OTT, Pelayanan Pengurusan Izin Macet

by
Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

KLATEN, kecirit.com – Pelayanan berbagai jenis perizinan baku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Pemkab Klaten macet. Para pelaku jasa dan usaha dibuat pusing sebab usahanya terancam gulung tikar.

Aan, seorang pelaku usaha mengatakan awalnya ke kantor Dinas untuk mengajukan izin membuka usaha jasa klinik. “Namun dikatakan petugas kalau izinnya tidak jelas kapan akan jadi,” kata warga Kecamatan Bayat itu, Jumat (17/3).

Saat ditanyakan lebih jauh penyebabnya, Dinas beralasan tidak ada yang berani membubuhkan tanda tangan di izin yang akan dikeluarkan. Bahkan berkas ajuan tahun 2016 akhir masih banyak menumpuk dan belum jadi. Ditambah lagi berkas ajuan bulan Januari 2017 sampai Maret yang jumlahnya sekitar seratusan.

Saat ditanyakan lebih jauh hal itu terjadi sebagai dampak operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Bupati Klaten non aktif, Sri Hartini bulan Desember 2016.

Sejak Bupati ditangkap dan ditahan, pejabat sementara adalah pelaksana tugas (Plt) Bupati, Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat wakil bupati. Hal itu diperparah dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Klaten yang juga diisi oleh Plt.

Yuli, pengusaha lain mengaku pusing sebab surat izin usaha perdagangan (SIUP)-nya habis bulan ini dan akan ikut lelang. “Kalau tidak segera perpanjangan, otomatis tidak akan bisa ikut lelang,” jelasnya.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Pemkab Klaten, Surti Hartini mengatakan selaku petugas di Dinas dirinya tidak berani tanda-tangan. “Saya selaku petugas tidak berani tanda-tangan sebab Plt Bupati saja tidak berani,” ungkapnya.

Menurutnya, hal itu terjadi sebab ada multi tafsir pasal 65 ayat (4) UU  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya terkait kewenangan Plt dalam menjalankan tugas.

Pemkab sudah mengirimkan surat ke Mendagri memohon petunjuk, tetapi malah diminta konsultasi ke Gubernur. Sepanjang belum ada kepastian hukum, dirinya tidak berani melangkah memberi izin.

(Achmad Hussain/ CN33/ SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *