Bupati Demak Tetap Akan Lantik Kades Tlogorejo

by
Ilustrasi: Istimewa

Ilustrasi: Istimewa

DEMAK, kecirit.com – Kepala desa (kades) terpilih dari Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam, Shd, ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak atas kasus dugaan korupsi terhadap penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran (TA) 2014 dan 2015. Penetapan status tersangka ini dilakukan sebelum mencalonkan diri sebagai calon kades.

Informasi yang dihimpun dari Kejari bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus tersebut turun pada 13 April 2016. Kajari Demak Nur Asiah melalui Kasi Pidsus Teguh Dwi Cahyono mengatakan, penetapan status tersangka dilakukan sebelum tahapan pendaftaran calon kades dimulai.”Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan penetapan status tersangka terhadap Shd kepada Pemkab melalui Asisten I maupun Bagian Pemerintahan Setda,” ujarnya,Kamis (27/10).

Bahkan panitia pilkades tingkat desa sempat meminta surat pemberitahuan secara resmi terkait status tersangka yang disandang Shd. Permintaan tersebut juga dilayani oleh kejaksaan.

Tapi pihak panitia desa masih tetap meloloskan Shd yang kini masih aktif menjabat Pj Kades. Sementara itu, Bupati M Natsir menyatakan, tetap akan melantik Shd meski telah ditetapkan tersangka oleh kejaksaan.

“Saya belum terima pemberitahuan secara resmi dari kejaksaan. Terlebih yang bersangkutan bisa mendapatkan SKCK saat pendaftaran (pilkades). Kalau tidak ada SKCK maka tidak bisa daftar,” ungkapnya.

Selain itu, panitia desa bersama BPD telah menetapkan yang bersangkutan sebagai kades terpilih, sehingga semua tahapan pilkades telah terpenuhi.

Terpisah, Kabag Pemerintahan Umum Setda Demak, Edy Suntoro menyampaikan, pelantikan kades terpilih dari 183 desa akan dilakukan secara serentak di Alun-alun pada 2 November mendatang. Diperkirakan prosesi pelantikan ini nantinya menelan anggaran sampai Rp 500 juta.

Pelantikan itu juga akan diikuti oleh kades terpilih dari Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam, meski telah ditetapkan tersangka oleh kejaksaan. Ada pun pertimbangan kenapa panitia desa tetap meloloskan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai kades terpilih, sebab memang tidak ada aturan yang melarang tersangka kasus pidana ikut serta dalam pilkades.

“Aturan yang ada hanya mengatur bagi kades yang tersandung masalah hukum harus diberhentikan sementara. Lha ini kan belum dilantik jadi statusnya belum sebagai kades,” terangnya.
(Hartatik/CN40/SM Network)

loading...