Bupati Deklarasikan Batang Menuju Kabupaten Layak Anak

by
Plt Bupati Batang Nasikhin menandatangani komitmen deklarasi. (kecirit.com/ Kasirin Umar)

Plt Bupati Batang Nasikhin menandatangani komitmen deklarasi. (kecirit.com/ Kasirin Umar)

BATANG, kecirit.com – Pjs Bupati Batang, Nasikhin mendeklarasikan Batang sebagai Kabupaten menuju Layak Anak. Teks deklarasi dibacakan dan ditirukan segenap yang hadir di aula kantor bupati setempat, Kamis (16/3).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa/ kelurahan, 200 koordinator PLKB dan undangan lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang Murdiono mengatakan Deklarasi Kabupaten Batang menuju Kabupaten Layak Anak dan Pertemuan Pokja Kampung Keluarga Berencana, bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak serta membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak.

“Selain itu, deklarasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung yang setara baik di perkotaan maupun pedesaan melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bekualitas,” ujar Murdiyono.

Harapan dalam deklarasi tersebut, imbuh Murdiono, akan tersosialisasinya kabupaten layak anak (KLA) serta kampung KB di Kabupaten Batang. Juga adanya komitmen komunikasi koordinasi partisipasi peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kabupaten layak anak serta dalam mewujudkan kampung KB di Batang.

Plt Bupati Batang Nasikhin dalam kata sambutannya mengungkapkan, Kabupaten Batang sudah menginisiasi kabupaten/kota layak anak sejak tahun 2013 dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Batang nomor411/144/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang pembentukan tim gugus tugas kabupaten layak anak.

“Terkait kabupaten/kota layak anak ini merupakan suatu konsep atau sistem seluruh komponen masyarakat batang baik instansi pemerintah daerah, vertikal, BUMD, BUMDes dan seluruhnya yang terkait, harus memikirkan betapa pentingnya kita memenuhi hak-hak anak dalam pembangunan,” ujar Nasikhin.

(Kasirin Umar/ CN33/ SM Network)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *