BPS Siap Jadi Leading Sektor Data dalam Implementasi SDG’s

by
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Margo Yuwono.(kecirit.com/Cun Cahya)

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Margo Yuwono.(kecirit.com/Cun Cahya)

SEMARANG, kecirit.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah siap menjadi leading sektor penyedia data untuk pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program Sustainable Development Goal’s (SDG’s)

SDG’s merupakan konsep global lanjutan dari Millenium Development Goals (MDG’s) yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia dan tantangan baru pembangunan seperti demografi, ketahanan pangan, energi dan perubahan iklim dengan perlu mengintegrasikan tiga dimensi pembangunan, ekonomi sosial dan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Margo Yuwono saat bertemu dengan wartawan terkait program SDG’s di Kantor BPS Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (21/10).

Menurutnya BPS memiliki peran penting disisi peran-peran stakeholder lainnya seperti pemerintahan, SKPD, lembaga dan masyarakat dalam menyajikan data-data dalam mendukung program SDG’s.

Margo menjelaskan penyediaan data untuk pembangunan selama ini 26 persen masih berasal dari BPS, 29 dari kementerian atau lembaga sedangkan 45 persen tidak tersedia.

“Tugas kita mengajak SKPD yang datanya belum ada  atau kurang untuk dilengkapi agar data-data bisa tersedia untuk pemanfaatan pembangunan,” katanya.

Margo menambahkan, selama ini yang terjadi di masyarakat jika berbicara data pasti kewenangan dari BPS justru sesuai dengan UU No 16 Tahun 1997 Pasal 5 bahwa ada tiga tujuan pemanfaatan jenis statistik yakni statistik dasar yang dikumpulkan oleh BPS, statistik Sektoral yang dikumpulkan instansi pemerintahan dan statistik khusus yang dikumpulkan organisasi, perorangan atau masyarakat.

“Jadi BPS tidak bisa bekerja sendiri dan Pemda harus komitmen dengan SDG’s dengan membangun data statistik yang benar untuk perencanaan dan penganggaran,” imbuhnya.

Margo menjelaskan pertumbuhan ekonomi masih perlu  komitmen pemerintah dalam menyelesaikannya. Pertumbuhan ekonomi  Jawa Tengah jika dilihat share secara nasional tahun 2015 mencapai 8,70 persen dan menurutnya masih terlalu kecil jika dilihat potensi-potensi besar Jawa Tengah yang belum dioptimalkan.

“Harusnya potensi besar bisa meningkatkan jauh perekonomian lebih cepat dan sharenya lebih besar. Kita belum punya faktor A yang  mendorong pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih mengandalkan investasi untuk mendorong ekonomi tapi  belum adanya faktor kualitas sumber daya manusia yang bisa membangun inovasi,” jelasnya.

Selain itu tingkat pendidikan yang masih rendah juga menjadi persoalan dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi. Di Jawa Tengah, dari data per Februari 2016 ada 51,97 persen masyarakat berpendidikan SD. Namun untuk proporsi pengangguran di Jawa Tengah sebenarnya relatif kecil, data per Februari 2016 pegangguran di Jawa Tengah hanya 4,20 persen dari 95,80 persen masyarakat yang bekerja. Tetapi dari 4,20 persen angka pengangguran didominasi oleh tingkat pendidikan tinggi.

“Pengangguran Jateng kecil 4,20 persen tetapi banyak yang pendidikan tinggi yang menganggur dan tantangan bagaimana menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai dengan tingkat pendidikan, kalau tidak dibenahi akan rawan dengan konflik sosial,” tuturnya.

Margo berharap nantinya jika tiga sektor pengumpul statistik bisa bersinergi, data terkumpul dari ratusan indikator akan dimasukkan ke database yang diolah secara sistem seperti android. Nantinya Gubernur bisa memonitor dan melakukan intervensi bersama DPRD, Bappeda , SKPD dan masyarakat dalam pembangunan.
(Cun Cahya/CN41/RED_KECIRIT NEWS UPDATE)