Aktivis Ancam Nyatakan Mosi Tak Percaya ke Komnas HAM

by
foto: istimewa

foto: istimewa

JAKARTA, kecirit.com – Komnas HAM menghadapi persoalan serius yang akan mempengaruhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang kuat dan mandiri. Persoalan ini disebabkan karena keluarnya status* disclaimer* atas rekomendasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa keuangan Nomor 17c/HP/XIV/05/2016  atas pemeriksaan keuangan dan adiministrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien mendesak, pimpinan Komnas HAM harus menindaklanjuti status disclaimer atas pemeriksaan keuangan dan adiministrasi Komnas HAM dengan mendorong ke ranah proses hukum penyelidikan dan penyidikan. Dalam prosesnya, Komnas HAM harus bersikap
terbuka dan menjaga integritas dengan tidak menutup-tutupi dugaan korupsi ini.

Menurutnya, langkah dan kebijakan itu diperlukan mengembalikan “marwah” Komnas HAM sebagai institusi nasional hak asasi manusia yang bertanggungjawab kepada masyarakat Indonesia. Hal ini harus dilakukan, karena Indonesia membutuhkan institusi-isntitusi yang kuat dan mandiri untuk mendorong dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
di Indonesia.”Apabila Komnas HAM tidak melakukan dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan dugaan korupsi yang terjadi, maka kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Komnas HAM,” tegas Andi, Sabtu (22/10).

Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono menambahkan, status disclaimer atas pemeriksaan keuangan juga telah mengakibatkan keresahan dan mosi tidak percaya dari internal pegawai Komnas HAM yang tergabung dalam Gerakan Peduli Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mosi itu meminta petinggi Komnas HAM untuk memberikan penjelasan dan menindaklanjuti status disclaimer dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).”Situasi ini semakin diperburuk dengan terkuaknya sewa rumah dinas fiktif yang melibatkan salah satu Komisioner Komnas HAM dan kini resmi dinonaktifkan pada saat rapat paripurna Komnas HAM bulan September 2016,” kata Supriyadi.

Menurutnya, peristiwa ini telah menggerogoti lembaga yang menjadi ujung tombak perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dia menilai, tindakan Komisioner Komnas HAM ini sangat mencoreng semangat Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia.”Sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengoptimalkan sistem check and balances di antara lembaga-lembaga negara. Baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif seharusnya Komnas HAM dapat menjaga diri dan menjamin ditegakkannya good and clean governance dan tidak mudah untuk begitu saja melanggengkan perilaku koruptif,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengaku pihaknya sedang melakukan pemeriksaan internal terhadap status disclaimer yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Status yang diberikan usai penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per 4 Juni 2016 itu muncul karena laporan keuangan Komnas HAM dianggap bermasalah.

Menurutnya, BPK biasanya memberi status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Komnas HAM. Standar penilaian BPK urutannya adalah WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan terakhir disclaimer, alias tak memberi pendapat.

Seperti diketahui, BPK RI menyatakan disclaimer atas laporan keuangan Komnas HAM. BPK menemukan sejumlah kegiatan fiktif, penyalahgunaan anggaran, kelebihan pembayaran honor dan proyek, serta laporan penggunaan uang tanpa bukti. BPK menaksir ada kerugian negara yang mencapai Rp 1,19 miliar di Komnas HAM.

Kerugian negara berasal dari pelaksanaan kegiatan fiktif sebesar Rp 820,25 juta, penyalahgunaan sewa rumah dinas komisioner sebesar Rp 330 juta, pembayaran uang saku rapat di dalam kantor yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 22,37 juta, dan pembayaran honor pegawai yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 25,34 juta.
(Mahendra Bungalan/CN40/SM Network)