Ada Kasus yang Lebih Besar dari E-KTP

by

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menyebut ada kasus baru yang ditangani oleh lembaganya dengan indikasi kerugian negara lebih besar daripada korupsi proyek e-KTP. Kerugian keuangan negara dalam kasus e-KTP mencapai Rp 2,3 triliun.

”Contoh paling sederhana, Rp 2,3 triliun itu salah satu kasus yang sekarang baru ramai. Tapi yang lebih besar dari itu masih ada,” ujar Agus ketika memberikan sambutan pada acara diskusi panel di auditorium Institut Perbanas, Jakarta, Rabu (15/3).

Angka Rp 2,3 triliun yang dimaksud oleh Agus adalah nilai kerugian negara dalam kasus korupsi e-KTP.

Dia menjelaskan, kasus besar yang dimaksudnya adalah dalam hal indikasi kerugian keuangan negara, bukan pada nama-nama besar yang terseret.

Dalam kasus korupsi e-KTP, nama-nama besar tercantum dalam surat dakwaan, antara lain mantan Mendragri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Ketua DPR Setya Novanto, dan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR yang kini menjadi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

”Bukan (orangnya) besar, tapi duitnya yang besar. Ada yang indikasi kerugian negaranya lebih besar, tapi kalau pelakunya tidak sebesar yang ini (e-KTP),” kata Agus.

Ketika ditanya apakah kasus yang lebih besar itu kasus lama, Agus menegaskan bahwa itu merupakan kasus baru yang masih dalam tahap penyelidikan.

”Apakah kasus lama, Pak?” tanya wartawan.

”Kan tidak boleh melempar isu, nanti dikira saya berpolitik,” elak Agus.

”Kalau begitu, kasus baru ini, Pak?” cecar wartawan lagi. Agus membenarkan. ”Iya. (Kasus) baru, baru,” jawab Agus.

Namun Agus menolak menjawab lebih terperinci mengenai kasus baru yang lebih besar tersebut.

Masih Rekor

kasus

Hingga saat ini, korupsi proyek pengadaan e-KTP masih menjadi rekor dalam jumlah kerugian keuangan negara. Merujuk dakwaan jaksa penuntut umum KPK, sedikitnya Rp 2,3 triliun dari total anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,95 triliun yang menjadi bancakan anggota DPR, pejabat negara, dan pengusaha.

Selain kasus e-KTP, ada tiga perkara korupsi besar lain yang pernah diusut KPK, yakni korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Hambalang, simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korlantas Polri, dan radio sistem komunikasi di Departemen Kehutanan.

Proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat, merugikan keuangan negara sebesar Rp 706 miliar.

Kasus itu menjerat politikus Partai Demokrat, M Nazaruddin dan mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng. Andi dihukum empat tahun penjara.

Adapun kasus simulator SIM menjerat Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Korupsi ini merugikan negara Rp 121 miliar. Irjen Djoko divonis 18 tahun penjara.

Sedangkan korupsi radio sistem komunikasi di Departemen Kehutanan merugikan negara Rp 83,9 miliar.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dephut, Wandojo Siswanto, dihukum tiga tahun penjara akibat kasus itu. (F4,-K32,ant-39)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *